Blog
Jasa Import Thailand: Jasa Forwarder Thailand Indonesia LCL, FCL & e-Form D ATIGA

Layanan jasa import thailand dari PT Presstiasa Cargotrans Interbenua (Pressa Cargo) adalah solusi logistik dan kepabeanan resmi untuk mendatangkan kargo industri dari Pelabuhan Laem Chabang, Bangkok Port, serta Bandara Suvarnabhumi ke Indonesia. Sebagai jasa forwarder thailand indonesia berlisensi PPJK, kami menangani pengapalan FCL, konsolidasi LCL, layanan Door-to-Door All-In, dan fasilitas Bea Masuk 0% Form D ATIGA ASEAN.
Kapabilitas Origin Handling Jasa Forwarder Thailand Indonesia di Tiga Klaster Hulu

Koridor perdagangan bilateral antara Kerajaan Thailand dan Republik Indonesia merupakan salah satu jalur rantai pasok manufaktur utama di Asia Tenggara, dengan nilai impor nonmigas Indonesia dari Thailand mencapai USD 7.085,5 juta pada periode Januari–September 2026 berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI. Dalam manajemen layanan logistik jasa import internasional lintas negara, kelancaran pengadaan barang dari Thailand ditentukan oleh ketepatan penanganan kargo di titik muat asal (origin handling) yang dijalankan oleh Pressa Cargo melalui lisensi PPJK resmi dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Logistik 1406230059494.
1. Klaster Manufaktur Eastern Economic Corridor (EEC — Chonburi, Rayong, & Chachoengsao)
Zona industri pesisir timur Thailand merupakan pusat manufaktur otomotif dan rekayasa mesin terbesar di kawasan ASEAN yang terhubung langsung dengan infrastruktur pelabuhan laut dalam:
- Titik muat utama terpusat di Pelabuhan Laut Dalam Laem Chabang (THLCH) yang bebas dari kendala pendangkalan draf sungai.
- Dilayani oleh kapal induk pelayaran langsung (direct call vessel seperti Sinokor, ONE Line, SITC, dan CMA CGM/CNC) menuju Indonesia.
- Menangani pengapalan kontainer penuh FCL 20ft, 40ft, dan 40HC serta konsolidasi LCL untuk komponen otomotif OEM/aftermarket, traktor pertanian, perakitan elektronik, dan ban kendaraan.
2. Klaster Petrokimia dan Polimer Map Ta Phut (Rayong)
Kawasan industri khusus Map Ta Phut di Provinsi Rayong menyuplai kebutuhan bahan baku kimia dan bijih plastik bagi pabrik kemasan serta manufaktur hilir di Indonesia:
- Melayani penjemputan pabrik untuk komoditas polimer etilena, propilena, virgin resin (HS Code Bab 39), serta bahan kimia industri (Bab 29 dan 38).
- Menyediakan pengapalan FCL menggunakan instalasi liner bag khusus bijih plastik curah maupun tangki standar internasional (ISO Tank).
- Melaksanakan audit kelengkapan Material Safety Data Sheet (MSDS 16 Bagian) dan Certificate of Analysis (CoA) sebelum pemuatan kapal.
3. Klaster Metropolitan Bangkok, Wilayah Tengah, Chiang Mai, & Phuket
Sentra perdagangan grosir dan industri barang konsumsi di sekitar ibu kota Bangkok dilayani melalui integrasi fasilitas pelabuhan sungai dan terminal kargo udara internasional:
- Mengoperasikan gudang konsolidasi Container Freight Station (CFS) di Bangkok Port (THBKK — Khlong Toei) untuk muatan LCL dari Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Pratunam, Platinum Fashion Mall, Bo Bae, dan Chatuchak.
- Menjalankan pengiriman udara reguler dan prioritas melalui Bandara Internasional Suvarnabhumi (BKK) serta Don Mueang (DMK).
- Mengintegrasikan jaringan pengumpan domestik dari Chiang Mai (CNX) dan Phuket (HKT) untuk komoditas garmen, tekstil, produk perawatan kulit (skincare), makanan-minuman kemasan, dan suku cadang modifikasi motor.
Estimasi Tarif Ekspedisi Pengiriman Bangkok ke Jakarta, Surabaya, dan Seluruh Indonesia

Pemilihan moda angkutan pada layanan ekspedisi pengiriman bangkok ke jakarta maupun gerbang pabean provinsi lainnya disesuaikan dengan urgensi produksi, volume kubikasi muatan, serta struktur perpajakan perusahaan penerima di Indonesia.
1. Skema Impor Resmi (Direct Consignee & Sewa Undername API-U/API-P Q.Q.)
Skema kepabeanan formal ini dirancang bagi korporasi manufaktur, distributor resmi, serta badan usaha (PT/CV) yang mengutamakan kepatuhan audit fiskal dan efisiensi pajak:
- Menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) resmi di modul CEISA 4.0 atas nama NPWP/API sendiri (Direct Consignee) atau meminjam lisensi impor Pressa Cargo (Undername Q.Q. beserta Surat Indentor).
- Berhak mengklaim tarif preferensi Bea Masuk 0% melalui dokumen elektronik e-Form D ATIGA maupun insentif fiskal PMK.
- Menghasilkan bukti pembayaran pajak negara (e-Billing) resmi sehingga PPN Impor efektif 11% dan PPh Pasal 22 Impor 2,5% dapat dikreditkan 100% di sistem Coretax DJP.
2. Skema Konsolidasi Door-to-Door All-In (Delivered Duty Paid / DDP Terima Beres)
Layanan jasa cargo thailand door to door menawarkan kemudahan operasional bagi pedagang grosir, ritel komersial, dan UMKM yang mengimpor muatan parsial tanpa izin API mandiri:
- Melayani pengiriman mulai dari muatan minimum 10 kg (kargo udara reguler), 5 kg (udara prioritas), atau 0,5 hingga 1 CBM (konsolidasi laut LCL).
- Menggabungkan biaya penjemputan gudang Thailand, ocean/air freight, jasa klirens pabean, biaya pelabuhan, dan pajak impor ke dalam satu tarif tunggal.
- Menghindarkan penerima barang dari risiko tagihan tambahan pihak ketiga (hidden destination fees) saat kargo tiba di Indonesia.
3. Standar Perhitungan Kubikasi Laut (CBM) dan Berat Volumetrik Udara
Penentuan bobot tagih (chargeable weight) ekspedisi kargo lintas negara mengacu pada rumus baku logistik internasional berikut:
- Rumus Kubikasi Kargo Laut LCL: $\text{Panjang (cm)} \times \text{Lebar (cm)} \times \text{Tinggi (cm)} / 1.000.000 = \text{CBM}$ (dengan rasio konversi berat terhadap volume $1 \text{ CBM} : 1.000 \text{ Kg}$, atau pembagi $4.000$ untuk konversi berat volume darat/laut domestik).
- Rumus Berat Volumetrik Kargo Udara (Standar IATA): $\text{Panjang (cm)} \times \text{Lebar (cm)} \times \text{Tinggi (cm)} / 6.000 = \text{Kg Volumetrik}$ (dibandingkan dengan berat kotor aktual gross weight, lalu diambil nilai tertinggi).
Lima Tantangan Kritis Jasa Import Barang dari Thailand & Solusi LCT Baht–Rupiah

Menggunakan layanan jasa import barang dari thailand tanpa kesiapan dokumen kepabeanan dan strategi pembayaran lintas negara sering memicu pembengkakan biaya di pelabuhan tujuan. Berdasarkan audit operasional kami pada rute Thailand–Indonesia, terdapat lima permasalahan utama yang wajib dimitigasi:
1. Kendala Pembelian Putus (Ex-Works), Lisensi Paperless e-Customs Thailand, dan Beban 7% Thai VAT
Mayoritas pemasok grosir di Bangkok maupun pabrik komponen dan cetakan plastik berskala menengah di Chonburi, Rayong, dan Samut Prakan hanya menjual produk dengan termin Ex-Works (EXW) di gudang mereka tanpa mengurus dokumen ekspor:
- Otoritas Thai Customs Department mewajibkan setiap eksportir terdaftar di sistem Paperless e-Customs dengan melampirkan KSK 1 Application Form, Company Affidavit, VAT Certificate PP 20, bukti rekening bank Thailand, dan Seal Registration BAJ 3.
- Transaksi jual-beli lokal yang tidak dideklarasikan sebagai ekspor resmi akan dikenakan pajak pertambahan nilai domestik sebesar 7% Thai VAT.
- Solusi Pressa Cargo mencakup penjemputan armada Ex-Works Pick-Up serta deklarasi ekspor melalui pialang kepabeanan bersertifikasi TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association) dan fasilitas gudang zona bebas (Free Zone) agar bebas 7% Thai VAT.
2. Krisis Short-Sea Route: Kapal Tiba Lebih Cepat daripada Dokumen Fisik B/L & Denda Demurrage
Pelayaran langsung dari Pelabuhan Laem Chabang menuju Tanjung Priok tergolong rute pendek (short-sea route) dengan waktu tempuh kapal hanya 4 hingga 8 hari kalender:
- Pengiriman dokumen fisik Original Bill of Lading (B/L) dan SKA kertas via kurir internasional memakan waktu 5–7 hari, sehingga kapal sering kali sudah bersandar dan membongkar kontainer sebelum dokumen tiba di Jakarta atau Surabaya.
- Keterlambatan penebusan electronic Delivery Order (e-DO) dan pengajuan PIB memicu biaya penumpukan gudang (Storage Masa I, II, dan III) serta denda Demurrage & Detention sebesar USD 75 hingga lebih dari USD 200 per kontainer per hari.
- Solusi operasional kami menginstruksikan penerbitan Telex Release (Surrender B/L) atau Non-Negotiable Sea Waybill (SWB), transmisi elektronik e-Form D via ASEAN Single Window, dan rekonsiliasi Inward Manifest BC 1.1 sebelum kapal sandar (pre-arrival clearance).
3. Jebakan Biaya Siluman Pelabuhan (Hidden Destination Fees) LCL Port-to-Port & Regulasi PMK Nomor 4 Tahun 2025
Importir kerap terjebak oleh penawaran ocean freight murah dari pemasok Thailand (termin CIF atau LCL Port-to-Port seharga USD 40–USD 90 per CBM) maupun pengiriman ritel via kurir ekspres:
- Pada skema LCL Port-to-Port, importir ditagih biaya pihak ketiga di pelabuhan tujuan berupa Biaya Tebus D/O (~USD 140 atau Rp 2.240.000 per B/L), CFS Charge dengan klausul minimum 3 CBM (~USD 25/CBM × 3 CBM meskipun volume aktual hanya 0,5 CBM), admin pelayaran (Rp 250.000/B/L), dan ADM Bahandle/PJM (Rp 50.000/CBM di luar buruh) jika terkena pemeriksaan fisik Jalur Merah.
- Pada pengiriman kurir pos/ekspres ritel, berlakunya PMK Nomor 4 Tahun 2025 (efektif 5 Maret 2025) dan instruksi manajemen risiko INS-1/BC/2025 menerapkan tarif Bea Masuk MFN tinggi (15%–35%) ditambah PPN 11% dan PPh Pasal 22 atas tekstil, pakaian jadi, tas, alas kaki, serta kosmetik.
- Penerima berstatus Badan Usaha kini diwajibkan melakukan self-assessment PIBK/PIB untuk kiriman bernilai di atas FOB USD 1.500, sehingga pengalihan ke layanan konsolidasi kargo LCL/Udara Pressa Cargo jauh lebih efisien.
4. Penolakan Klaim e-Form D ATIGA (Terbit SPTNP) dan Risiko Akuntansi Pajak di Era Coretax DJP
Kegagalan administratif pada dokumen asal barang dapat menggugurkan fasilitas Bea Masuk 0% dan memicu penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP / Notul) oleh pejabat Bea Cukai:
- Penyebab utama penolakan meliputi ketidaksesuaian Origin Criteria pada Kolom 8 Form D (kandungan lokal RVC di bawah 40% atau gagal memenuhi Change in Tariff Heading / CTH), penerbitan e-Form D lebih dari 3 hari pasca tanggal B/L tanpa centang “Issued Retroactively” pada Kolom 13, serta transshipment di Singapura/Port Klang tanpa Through B/L atau Certificate of Non-Manipulation (CNM).
- Perusahaan (PT/CV) yang menggunakan jasa borongan ilegal tanpa PIB resmi atas nama NPWP sendiri kehilangan hak mengkreditkan PPN Impor efektif 11% (PMK Nomor 131 Tahun 2024) dan PPh Pasal 22 Impor 2,5% (PMK Nomor 51 Tahun 2025) di sistem Coretax DJP.
- Ketiadaan bukti e-Billing PIB resmi juga mengakibatkan persediaan barang impor tidak diakui sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sah saat audit PPh Badan.
5. Efisiensi Pembayaran Pemasok melalui Skema Local Currency Transaction (LCT) Baht–Rupiah
Pelunasan Commercial Invoice ke pabrik atau distributor di Bangkok dan Rayong kini tidak lagi memerlukan konversi valuta asing ganda melalui Dolar AS ($\text{IDR} \rightarrow \text{USD} \rightarrow \text{THB}$):
- Melalui skema pembayaran LCT Baht Rupiah (Local Currency Transaction) hasil kerja sama Bank Indonesia dan Bank of Thailand pada bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD seperti BCA), importir dapat membayar langsung dalam Baht Thailand (THB) dari rekening Rupiah atau Sub-SNA Baht.
- Nasabah korporasi memperoleh kurs konversi langsung (direct quotation) yang kompetitif serta fasilitas 100% Telex Fee Cashback hingga 31 Desember 2026 pada bank ACCD.
- Penyelesaian transaksi LCT paling lambat H-2 sebelum registrasi PIB dengan menyerahkan dokumen underlying invoice yang selaras memungkinkan importir mengajukan fasilitas insentif kepabeanan dan cukai resmi.
Prosedur Klaim Bea Masuk 0% Form D ATIGA ASEAN (Smart C/O DFT Thailand) & Simulasi Pajak

Keunggulan utama menggunakan ekspedisi import thailand ke indonesia melalui jalur kepabeanan resmi adalah pemanfaatan tarif preferensi Bea Masuk 0% skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) berdasarkan PMK 131/PMK.04/2020, PMK 43/PMK.010/2022, dan PMK 35 Tahun 2023. Untuk mempelajari komparasi menyeluruh berbagai jenis dokumen preferensi tarif, silakan merujuk pada panduan apa itu Form E dan SKA serta klaim e-Form D ATIGA yang telah kami susun.
1. Alur Transmisi Elektronik G2G Smart C/O DFT Thailand ke CEISA 4.0
Pertukaran dokumen asal barang antara Kerajaan Thailand dan Republik Indonesia kini berlangsung secara elektronik lintas pemerintah (Government-to-Government / G2G) melalui tahapan berikut:
- Eksportir atau pabrikan di Thailand mengajukan permohonan ATIGA e-Form D melalui portal resmi Smart C/O System Department of Foreign Trade (DFT) Thailand di bawah Ministry of Commerce Thailand.
- Dokumen yang telah disetujui dan dibubuhi tanda tangan digital berbasis Public Key Infrastructure (PKI) dikirimkan menggunakan standar protokol ebXML melalui Thailand National Single Window (NSW).
- Data e-Form D diteruskan melewati gerbang ASEAN Single Window (ASW) hingga masuk secara otomatis ke portal LNSW/INSW dan modul CEISA 4.0 Bea Cukai Indonesia.
2. Empat Parameter Validasi Klaim Tarif Preferensi 0% ATIGA oleh Tim PPJK
Sebelum mentransmisikan draf PIB ke sistem CEISA 4.0, tim ahli kepabeanan Pressa Cargo melaksanakan verifikasi ketat terhadap empat komponen berikut:
- Sinkronisasi Kode Fasilitas & Referensi: Mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif ATIGA (Kode Fasilitas 06 pada matriks regulasi SKA atau Kode 40 pada modul operasional CEISA rute ASEAN) beserta nomor referensi dan tanggal e-Form D secara presisi.
- Pemanfaatan Skema ASEAN-Wide Self-Certification (AWSC): Memungkinkan pabrikan Thailand berstatus Certified Exporter (CE) menerbitkan pernyataan asal barang (Origin Declaration / OD) langsung di atas Commercial Invoice untuk klaim Bea Masuk 0% tanpa menunggu Form D terpisah.
- Audit Kriteria Asal Barang (Kolom 8): Memastikan komoditas berstatus Wholly Obtained (WO) untuk hasil pertanian/hortikultura atau memenuhi kandungan lokal Regional Value Content (RVC) minimal 40% maupun perubahan pos tarif (CTH) untuk produk industri.
- Kepatuhan Direct Consignment & Transshipment: Menyiapkan dokumen Through Bill of Lading dari pelabuhan muat Thailand atau mengurus Certificate of Non-Manipulation (CNM) dan Back-to-Back e-Form D apabila kapal transit di PSA Singapura atau Port Klang.
Matriks Komoditas Unggulan Thailand, Insentif Polimer PMK 68/2026, & e-Prior Notice Barantin

Pemerintah Republik Indonesia telah memperbarui regulasi tata niaga barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) melalui paket deregulasi Permendag Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya (Permendag Nomor 17 hingga 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 37 Tahun 2025 dan Nomor 18 Tahun 2026) yang telah mencabut Permendag 36/2023 dan Permendag 8/2024. Setiap importir wajib memeriksa klasifikasi 8 digit Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2022) melalui portal resmi Indonesia National Trade Repository (INTR INSW) serta mempelajari panduan cara cek HS Code barang impor di portal INSW sebelum barang dikapalkan dari Thailand.
1. Insentif Bea Masuk 0% Polimer Plastik (PMK Nomor 68 Tahun 2026) & Satuan Wajib PIB
Pengadaan bijih plastik dan resin murni dari kawasan industri petrokimia Map Ta Phut (Rayong) kini mendapatkan fasilitas fiskal khusus serta aturan penguncian satuan di CEISA 4.0:
- Fasilitas insentif bea masuk polimer plastik PMK 68/2026 (Perubahan Keempat atas BTKI 2022, efektif 9 Oktober 2026) menyisipkan Pasal 4B berupa pembebasan Bea Masuk 0% selama 6 bulan bagi industri hilir plastik.
- Enam pos tarif bahan baku plastik hulu yang menerima insentif 0% tersebut meliputi polimer dari etilena (pos tarif
3901.10.12,3901.10.19, dan3901.10.99) serta polimer dari propilena atau kopolimer (pos tarif3902.10.30,3902.10.90, dan3902.30.30). - Berlakunya KMK Nomor 73/MK/BC/2026 (efektif 8 Oktober 2026) mengunci satuan wajib barang (seperti
KGMuntuk berat bersih kilogram,PCE,SET, atauLTR) pada setiap pos tarif 8 digit di PIB CEISA 4.0 agar deklarasi tidak ditolak otomatis oleh sistem.
2. Kargo Komponen Otomotif Thailand & Suku Cadang Mesin (HS Code Bab 87 & 84)
Pengiriman kargo komponen otomotif thailand (OEM maupun aftermarket dari Chonburi, Rayong, dan Samut Prakan) menuntut ketepatan pemisahan pos tarif berdasarkan status pemberlakuan standar wajib:
- Komponen mekanis umum dalam kondisi baru pada Bab 84 dan Bab 87 umumnya bebas Persetujuan Impor (PI) Kemendag dan langsung menikmati Bea Masuk 0% e-Form D ATIGA.
- Komponen keselamatan tertentu wajib mengantongi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI Wajib), meliputi pelek kendaraan, ban (Pos 4011), kaca pengaman, serta baterai/aki.
- Mesin atau suku cadang dalam keadaan bekas/rekondisi tunduk pada regulasi Lartas Barang Modal Tidak Baru (BMTB) sesuai Permendag Nomor 24 Tahun 2025 yang mewajibkan kepemilikan API-P, PI Kemendag, dan Laporan Surveyor (LS), di mana perusahaan dapat memanfaatkan layanan resmi jasa import sparepart dan suku cadang otomotif untuk mencegah berhentinya lini perakitan pabrik.
3. Reefer Container Hortikultura, Pangan Olahan, & Protokol e-Prior Notice Barantin
Impor buah segar (durian Monthong, mangga Nam Dok Mai, lengkeng, kelapa muda) menggunakan reefer container hortikultura serta produk makanan-minuman kemasan asal Bangkok wajib mematuhi pengawasan karantina dan izin edar:
- Produk hortikultura segar wajib mengantongi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Kementerian Pertanian dan PI Hortikultura Kementerian Perdagangan sesuai Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Nomor 31 Tahun 2025.
- Eksportir di Thailand wajib mengisi dan menandatangani pemberitahuan awal e-Prior Notice Barantin (Dokumen K-1.2) secara elektronik melalui portal Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebelum kapal berangkat sesuai Perbarantin Nomor 9 Tahun 2024, Perbarantin Nomor 14 Tahun 2024, dan Perbarantin Nomor 5 Tahun 2025 (dengan memverifikasi sinkronisasi daftar pos tarif masa transisi pada sistem Best Trust dan SINSW).
- Setiap pengapalan hortikultura wajib disertai Phytosanitary Certificate dari Department of Agriculture Thailand dan Certificate of Analysis (CoA) bebas residu pestisida dari laboratorium Thailand yang terakreditasi Barantin.
- Untuk produk pangan olahan dan minuman kemasan (seperti bahan baku Thai Tea, pasta Tom Yum, dan buah kaleng), importir dapat menggunakan layanan jasa import makanan dan minuman berizin BPOM guna memenuhi Nomor Izin Edar BPOM ML, Surat Keterangan Impor (SKI Border), masa simpan minimal 2/3, label Bahasa Indonesia, dan Sertifikasi Wajib Halal.
Infrastruktur Hulu Thailand & Jaringan Distribusi Nasional di Empat Koridor Indonesia

Sebagai perusahaan freight forwarder berskala nasional, Pressa Cargo merancang operasional jasa import thailand dengan pendekatan Multi-Gateway yang menghubungkan langsung pelabuhan laut dan bandara di Thailand menuju seluruh gerbang pabean utama di Indonesia.
1. Konektivitas Gerbang Pabean Multi-Gateway & Pintu Resmi Hortikultura
Pemasukan kargo dari Pelabuhan Laem Chabang (THLCH), Bangkok Port (THBKK), dan Map Ta Phut maupun Bandara Suvarnabhumi (BKK) dan Don Mueang (DMK) diarahkan secara presisi sesuai lokasi pabrik penerima dan aturan komoditas:
- Gerbang pabean umum mencakup Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda (Surabaya), Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang), Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Batu Ampar (Batam FTZ), Merak/Ciwandan (Banten), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Denpasar), serta Pelabuhan dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar).
- Khusus komoditas buah segar dan hortikultura rantai dingin, pengapalan diarahkan ke 4 pintu pemasukan resmi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, serta Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
2. Alur Pengeluaran Barang Pasca-SPPB & Armada Distribusi Zero ODOL
Setelah proses pemeriksaan kepabeanan selesai, pengeluaran kontainer maupun muatan LCL dari area pabean dieksekusi melalui tahapan terintegrasi berikut:
- Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) oleh modul CEISA 4.0 Bea Cukai.
- Penebusan Surat Penyerahan Petikemas (SP2 Online) dan electronic Delivery Order (e-DO) secara digital melalui platform National Logistics Ecosystem (NLE).
- Pengangkutan lanjutan (onward multimodal transport) menggunakan armada darat berstandar Zero ODOL (blind van, truk box/wingbox, tronton, hingga trailer kontainer 20ft/40ft) serta pelayaran domestik antarpulau (kapal kontainer, Ro-Ro, dan LCT) menuju empat koridor ekonomi Indonesia.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Seputar Jasa Import Thailand

Berikut adalah rangkuman jawaban teknis atas berbagai pertanyaan yang paling sering diajukan oleh manajer pengadaan industri maupun pelaku usaha grosir terkait tarif, estimasi waktu tempuh, legalitas perizinan, serta prosedur kepabeanan rute Thailand ke Indonesia:
Berapa biaya pengiriman barang dari Thailand ke Indonesia per kg dan CBM?
Estimasi biaya pengiriman barang dari Thailand ke Indonesia per kg dan CBM melalui kargo udara konsolidasi reguler berkisar antara Rp 95.000 hingga Rp 170.000 per kg (minimum 10 kg), sedangkan kargo udara prioritas (express) berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 260.000 per kg (minimum 5 kg). Untuk jalur laut, layanan konsolidasi LCL Port-to-Port mulai dari Rp 1.800.000 – Rp 2.800.000 per CBM, paket LCL Door-to-Door All-In mulai dari Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000 per CBM (minimum 0,5–1 CBM), sewa kontainer penuh FCL 20ft berkisar Rp 11.500.000 – Rp 21.000.000, serta FCL 40ft berkisar Rp 21.000.000 – Rp 38.000.000.
Berapa lama pengiriman kargo laut dan udara dari Thailand ke Indonesia?
Durasi pengiriman kargo udara dari Bandara Suvarnabhumi (BKK) atau Don Mueang (DMK) menuju Jakarta (CGK) dan Surabaya (SUB) membutuhkan waktu 2–4 hari kerja untuk layanan ekspres dan 4–7 hari kerja untuk konsolidasi reguler. Sementara itu, pelayaran laut langsung (direct vessel) dari Pelabuhan Laem Chabang ke Tanjung Priok hanya memakan waktu layar 4–8 hari kalender, atau total 10–16 hari kerja (2–3 minggu) untuk layanan Door-to-Door hingga barang tiba di gudang penerima setelah penyelesaian customs clearance.
Bagaimana cara import barang dari Bangkok Thailand tanpa izin API-U sendiri?
Pelaku usaha grosir maupun perusahaan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P) dapat memanfaatkan layanan Konsolidasi LCL/Udara DDP All-In (Terima Beres) untuk muatan ritel/grosir atau Sewa Undername Resmi (Skema Q.Q. & Surat Indentor) dari Pressa Cargo untuk kargo komersial skala industri. Melalui skema Undername Q.Q., transaksi impor tetap dideklarasikan secara sah di modul CEISA 4.0 Bea Cukai dan bukti pembayaran pajak impor (PPN 11% serta PPh Pasal 22 sebesar 2,5%) dapat dihubungkan langsung ke NPWP pemilik barang.
Apa syarat klaim Bea Masuk 0 persen Form D ATIGA untuk import dari Thailand?
Untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk 0% skema ATIGA, eksportir di Thailand wajib menerbitkan dokumen elektronik e-Form D melalui portal Smart C/O System (smartco.dft.go.th) milik Department of Foreign Trade (DFT) Thailand agar ditransmisikan via ASEAN Single Window ke portal INSW Indonesia. Komoditas yang dikirim harus memenuhi kriteria asal barang (Origin Criteria seperti kandungan lokal RVC minimal 40%, perubahan pos tarif CTH, atau Wholly Obtained), memenuhi aturan Direct Consignment (atau dilengkapi Through B/L dan Certificate of Non-Manipulation jika transit), serta mencantumkan nomor referensi e-Form D secara presisi pada PIB CEISA 4.0.
Bagaimana aturan izin BPOM dan Prior Notice Karantina untuk import makanan, kosmetik, dan buah dari Thailand?
Impor makanan olahan dan kosmetik dari Thailand wajib mengantongi Nomor Izin Edar BPOM ML atau Notifikasi Kosmetik ASEAN (Kode NA), persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI Border/Post-Border), Certificate of Analysis (CoA), serta kepatuhan label Bahasa Indonesia dan Wajib Halal. Sementara itu, pengapalan buah segar dan produk hortikultura menggunakan Reefer Container wajib mengantongi RIPH Kementan, PI Hortikultura Kemendag (Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Nomor 31 Tahun 2025), Phytosanitary Certificate, CoA bebas residu pestisida, serta pelaporan elektronik e-Prior Notice (Dokumen K-1.2) oleh eksportir Thailand di portal Badan Karantina Indonesia sebelum kapal berangkat sesuai Perbarantin Nomor 9 Tahun 2024 dan Nomor 5 Tahun 2025.
Mengapa pengiriman kargo laut rute Thailand ke Jakarta sangat disarankan menggunakan Telex Release B/L?
Jarak pelayaran laut dari Pelabuhan Laem Chabang atau Bangkok menuju Tanjung Priok tergolong rute pendek (short-sea route) dengan waktu tempuh kapal hanya 4 hingga 8 hari kalender, sehingga kapal sering kali sudah bersandar sebelum dokumen fisik Original Bill of Lading (B/L) yang dikirim via kurir tiba di Indonesia. Penggunaan Telex Release (Surrender B/L) atau Non-Negotiable Sea Waybill memungkinkan agen pelayaran menerbitkan electronic Delivery Order (e-DO) di platform NLE secara instan begitu kapal sandar, sehingga menghindarkan importir dari biaya penumpukan gudang (storage) dan denda demurrage kontainer.
Apakah pembelian barang dari pabrik atau grosir Bangkok yang tidak punya izin ekspor bisa dijemput langsung (Ex-Works)?
Ya, jaringan operasional Pressa Cargo di Thailand melayani penjemputan armada truk (Ex-Works Pick-Up) langsung dari pusat grosir Bangkok (Pratunam, Platinum, Chatuchak) maupun kawasan pabrik di Chonburi, Rayong, dan Samut Prakan menuju gudang konsolidasi kami di Bangkok dan Laem Chabang. Tim kepabeanan hulu kami yang bersertifikasi TIFFA akan mengurus deklarasi ekspor Paperless e-Customs pada Thai Customs Department sehingga pemasok lokal Thailand tidak perlu memiliki lisensi ekspor mandiri.
Bagaimana cara menghemat biaya konversi valuta asing saat membayar supplier di Thailand?
Importir Indonesia dapat memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) hasil kerja sama Bank Indonesia dan Bank of Thailand melalui bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk membayar pemasok dalam mata uang Baht Thailand (THB) langsung dari rekening Rupiah (IDR) tanpa konversi ganda ke Dolar AS. Selain menghemat selisih kurs dan menikmati bebas biaya telex perbankan, penyelesaian transaksi LCT minimal H-2 sebelum registrasi PIB dengan melampirkan dokumen underlying invoice yang sama turut memfasilitasi pengajuan insentif kepabeanan resmi.
Konsultasi Pengiriman & Simulasi Landed Cost Impor Thailand Bersama Pressa Cargo

Memilih mitra logistik dan kepabeanan yang tepat adalah langkah strategis untuk melindungi margin bisnis Anda dari risiko penahanan kargo di Jalur Merah, denda demurrage rute pelayaran pendek, maupun penerbitan SPTNP akibat kegagalan klaim e-Form D ATIGA.
PT Presstiasa Cargotrans Interbenua (Pressa Cargo) siap menangani seluruh tahapan pengadaan barang Anda dari Bangkok, Laem Chabang, dan Rayong—mulai dari audit klasifikasi HS Code pra-pengapalan, penjemputan Ex-Works bebas 7% Thai VAT, penyediaan fasilitas Undername API-U Q.Q. yang patuh sistem Coretax DJP, hingga layanan konsolidasi Door-to-Door All-In terima beres ke gudang penerima.
Untuk menghitung estimasi pajak impor dan total biaya logistik secara mandiri, Anda dapat menggunakan fasilitas kalkulator simulasi tarif import resmi yang telah kami sediakan. Apabila Anda telah memiliki daftar muatan (Packing List) atau Commercial Invoice dari pemasok di Thailand, silakan segera hubungi tim spesialis kepabeanan Pressa Cargo untuk memperoleh konsultasi teknis gratis serta penawaran tarif pengapalan FCL, LCL, maupun kargo udara terbaik.