Blog
Apa Itu Form E dan SKA: Panduan Surat Keterangan Asal & Klaim Bea Masuk 0%

Jawaban atas apa itu Form E dan SKA merujuk pada Surat Keterangan Asal (SKA) atau dokumen Certificate of Origin (COO) sebagai bukti resmi keasalan barang dari negara mitra perjanjian perdagangan bebas guna mengklaim pembebasan bea masuk 0 persen, sedangkan Form E adalah formulir SKA khusus skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
Apa Itu Form E dan SKA: Pengertian Surat Keterangan Asal (SKA) Ekspor Impor dan Dasar Hukumnya

Dalam regulasi kepabeanan Indonesia, pengertian surat keterangan asal ska ekspor impor merujuk pada dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA (Issuing Authority) di negara pengekspor. Dokumen certificate of origin coo ini mengesahkan bahwa komoditas yang diimpor ke Indonesia benar-benar diproduksi, diperoleh seluruhnya, atau telah mengalami pengolahan substansial di negara anggota perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement / FTA).
Perbedaan SKA Preferensi dan SKA Non-Preferensi di Kepabeanan
Secara fungsional, surat keterangan asal terbagi menjadi dua jenis dokumen yang menentukan besaran tarif bea masuk di pelabuhan pemasukan:
- SKA Preferensi (Preferential COO): Dokumen asal barang yang memberikan hak fasilitas penurunan tarif atau pembebasan bea masuk 0 persen sesuai perjanjian dagang, seperti Form E (ACFTA Tiongkok) dan Form D (ATIGA ASEAN).
- SKA Non-Preferensi (Non-Preferential COO): Dokumen keterangan asal barang untuk syarat pencairan Letter of Credit (L/C) perbankan atau pengawasan kuota perdagangan tanpa fasilitas pengurangan pajak (tetap dikenakan tarif umum Most Favoured Nation / MFN).
Transformasi Regulasi PMK Nomor 35 Tahun 2023 dan Portal e-SKA
Tata cara penyerahan dan penelitian keabsahan SKA di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru yang dapat diakses melalui portal resmi JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan rincian kerangka hukum sebagai berikut:
- PMK Nomor 35 Tahun 2023 (Berlaku 28 April 2023): Mencabut aturan masa pandemi (PMK Nomor 45/PMK.04/2020 dan SE-02/BC/2020) sekaligus mengesahkan penyerahan SKA melalui pertukaran data elektronik (e-Form), pindaian berwarna (color scan) lembar asli, maupun download portal resmi penerbit di sistem CEISA 4.0.
- PMK Nomor 171/PMK.04/2020 jo. PMK Nomor 35 Tahun 2023: Mengatur tata cara penelitian SKA skema ACFTA, kriteria asal barang, syarat pengiriman langsung, serta pedoman pengisian 13 kolom (Overleaf Notes) pada form e china.
- PMK Nomor 46/PMK.010/2022 dan PMK Nomor 43/PMK.010/2022: Menetapkan jadwal penurunan tarif bea masuk preferensi untuk skema ACFTA (Tiongkok) dan skema ATIGA (intra-ASEAN) berbasis struktur kode HS BTKI 2022.
Bagi pelaku industri manufaktur domestik yang mengekspor komoditas dari Indonesia ke negara mitra FTA, pengajuan SKA dikelola secara daring oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) melalui Portal e-SKA Kementerian Perdagangan RI.
Komparasi Skema SKA Preferensi (Form E, Form D, Form AK) dan Fasilitas Masterlist di Indonesia

Setiap negara asal pengapalan memiliki jenis formulir certificate of origin, kode fasilitas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada modul CEISA 4.0, serta landasan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang spesifik. Apabila perusahaan mengimpor mesin pabrik dari negara non-FTA, pembebasan bea masuk ditempuh melalui Surat Keputusan (SK) Masterlist dari Kementerian Perindustrian atau BKPM.
Panduan Klaim Preferensi Tarif Form E China dan Aturan Rules of Origin (ROO)

Memahami secara komprehensif apa itu Form E dan SKA menuntut ketelitian terhadap tiga pilar Rules of Origin (ROO) yang diatur dalam PMK Nomor 171/PMK.04/2020. Pejabat Pemeriksa Dokumen (PFPD) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya menyetujui panduan klaim preferensi tarif form e china apabila importasi memenuhi Kriteria Asal Barang (Origin Criteria), Kriteria Pengiriman Langsung (Consignment Criteria), dan Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions) secara kumulatif.
1. Lima Kode Origin Criteria Form E pada Kolom 8 (Pasca ACFTA Upgrading Protocol)
Setiap item barang yang tertera di dalam form e china wajib mencantumkan satu dari lima kode origin criteria form e secara spesifik pada Kolom 8:
- WO (Wholly Obtained): Komoditas pertanian, peternakan, perikanan, atau mineral alam murni yang diperoleh seluruhnya di satu negara anggota asean china free trade area acfta.
- PE (Produced Exclusively): Barang manufaktur yang diproduksi sepenuhnya di negara anggota menggunakan bahan baku yang berasal (originating) dari satu atau lebih negara anggota ACFTA.
- RVC (Regional Value Content): Produk yang menggunakan campuran bahan baku luar kawasan dengan kandungan nilai lokal/regional ACFTA minimal 40% dari nilai Free-on-Board (FOB).
- CTH (Change in Tariff Classification at the four-digit level): Barang yang proses produksinya mengubah klasifikasi pos tarif bahan baku non-anggota pada level 4 digit Harmonized System (HS Code).
- PSR (Product Specific Rules): Kriteria spesifik produk yang ditetapkan khusus untuk pos tarif komoditas tertentu sesuai lampiran protokol perubahan ACFTA.
2. Syarat Direct Consignment, Through Bill of Lading, dan Certificate of Non-Manipulation (CNM)
Kargo konsolidasi LCL (Less than Container Load) maupun kontainer penuh FCL (Full Container Load) dari pelabuhan Tiongkok Selatan seperti Shenzhen, Guangzhou, dan Foshan menuju Indonesia kerap mengalami pindah kapal (transshipment) di pelabuhan bebas Hong Kong atau Singapura. Sesuai Pasal 5 PMK Nomor 171/PMK.04/2020, transit di pelabuhan perantara luar skema membatalkan hak tarif preferensi kecuali importir menyerahkan dokumen direct consignment certificate of non manipulation berikut:
- Lembaga pengangkut menerbitkan dokumen Through Bill of Lading yang berkesinambungan sejak pelabuhan muat awal di Tiongkok hingga pelabuhan bongkar di Indonesia; atau
- Importir melampirkan Certificate of Non-Manipulation (CNM) resmi dari Hong Kong Customs and Excise Department (atau otoritas pabean negara transit) yang membuktikan kargo tidak mengalami pengolahan selain kegiatan bongkar-muat dan penjagaan kondisi barang.
3. Anatomi Pemeriksaan 13 Kolom SKA Form E Sesuai Overleaf Notes PMK 171/PMK.04/2020
Kesalahan administratif pada pengisian lembar Form E mengakibatkan penolakan tarif preferensi dan penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP atau Notul). Sebelum eksportir di Tiongkok mengesahkan dokumen final melalui otoritas GACC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China) atau CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade), periksa draf 13 kolom menggunakan matriks berikut:
Klausul Pengecualian Tarif MFN 0% dan Batas Nilai De Minimis FOB USD 200
Sebelum menginstruksikan penerbitan SKA kepada pemasok di Tiongkok, staf impor wajib mengikuti panduan cara cek HS Code di portal INSW guna memastikan kecocokan 6 digit pertama pos tarif BTKI 2022 pada Kolom 7 serta mengecek dua pengecualian regulasi berikut:
- Pengecualian Tarif Umum MFN 0% (PMK 46/PMK.010/2022): Apabila tarif bea masuk umum (MFN) suatu pos tarif HS Code sudah bernilai 0% atau lebih rendah/sama dengan tarif preferensi ACFTA, maka tarif yang berlaku otomatis adalah tarif MFN 0% tanpa perlu mengurus Form E.
- Pembebasan SKA untuk Nilai FOB di Bawah USD 200: Importasi barang dari negara anggota dengan nilai FOB tidak melebihi USD 200,00 yang dideklarasikan menggunakan PIB berhak langsung memperoleh tarif preferensi tanpa melampirkan SKA, sepanjang bukan merupakan pemecahan pengiriman (splitting) yang disengaja.
Integrasi Elektronik e-Form E INSW CEISA 4.0 dan Ketentuan Prosedural Khusus

Validasi dokumen asal barang kini berjalan melalui pertukaran data elektronik host-to-host dalam arsitektur e-form e insw ceisa 4.0. Saat otoritas GACC atau CCPIT mengesahkan SKA di Tiongkok, data elektronik e-Form E langsung dikirimkan ke portal Lembaga National Single Window (LNSW / INSW) Indonesia, sedangkan untuk pengapalan intra-ASEAN menggunakan form d atiga asean, transmisi berjalan melalui jaringan ASEAN Single Window (ASW) dengan Kode Fasilitas 06.
Batas Waktu Penyerahan SKA Sesuai PMK Nomor 35 Tahun 2023
Setelah status e-Form E aktif di portal INSW, PPJK atau importir wajib mencantumkan nomor referensi, tanggal penerbitan, dan memilih Kode Fasilitas 54 pada kolom fasilitas PIB CEISA 4.0 dengan mematuhi batas waktu penyerahan ska form e pmk 35 tahun 2023:
- Kantor Pabean Layanan 24 Jam 7 Hari: Lembar asli atau pindaian berwarna SKA beserta dokumen pelengkap pabean wajib diserahkan paling lambat pukul 12.00 pada hari berikutnya sejak terbit Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atau permintaan dokumen Jalur Hijau.
- Kantor Pabean Jam Kerja Reguler: Penyerahan dilakukan paling lambat pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya sejak pemberitahuan pemeriksaan dokumen diterima.
- Perusahaan Mitra Utama (MITA) dan Authorized Economic Operator (AEO): Diberikan relaksasi penyerahan dokumen hingga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan pabean.
Prosedur Third Party Invoicing dan Sinkronisasi Sewa Undername (Consignee Q.Q.)
Apabila pengadaan barang melibatkan perusahaan perantara (trading company) di negara ketiga maupun peminjaman lisensi impor di dalam negeri, pastikan pemenuhan dua syarat administrasi berikut:
- Skema Third Party Invoicing Form E: Jika faktur diterbitkan oleh trading company di Singapura, Hong Kong, atau provinsi lain di Tiongkok, pabrikan tetap dapat menerbitkan Form E dengan menulis nama serta negara penerbit invoice di Kolom 7, mencantumkan nomor invoice di Kolom 10, dan mencentang kotak “Third Party Invoicing” di Kolom 13.
- Sinkronisasi Sewa Bendera Undername (Consignee Q.Q.): Bagi perusahaan yang belum memiliki izin NIB/API lengkap dan menggunakan layanan sewa bendera import undername, nama perusahaan pemegang lisensi resmi (Importer of Record) wajib tercantum secara identik pada Kolom 2 Form E, dokumen B/L, dan PIB.
Mekanisme Koreksi Sah (Striking Out), Certified True Copy, dan Minor Discrepancies
Mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 14 PMK Nomor 171/PMK.04/2020, penyelamatan dokumen SKA yang mengalami salah ketik atau kehilangan lembar fisik diatur melalui prosedur resmi berikut:
- Koreksi Pencoretan (Striking Out) & e-Form Pengganti: Kesalahan ketik pada lembar fisik Form E diperbaiki dengan mencoret bagian yang salah, menuliskan data yang benar, serta membubuhkan paraf dan stempel resmi Instansi Penerbit SKA, sedangkan untuk e-Form E elektronik dilakukan dengan menerbitkan nomor e-Form E baru yang membatalkan nomor sebelumnya.
- Penerbitan Certified True Copy (Kolom 12): Apabila lembar asli Form E hilang atau rusak, otoritas GACC/CCPIT dapat menerbitkan SKA pengganti berstempel “CERTIFIED TRUE COPY” pada Kolom 12 paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan awal.
- Hak Minor Discrepancies & Retroactive Check: Perbedaan minor seperti salah ejaan pengetikan kecil, ukuran kertas, atau warna tinta tidak boleh dijadikan alasan penolakan Form E sepanjang kebenaran faktanya cocok dengan dokumen pabean lain, dan jika pejabat pabean meragukan keaslian dokumen, DJBC akan mengirimkan permintaan konfirmasi (Retroactive Check) ke instansi penerbit di negara asal.
Pemanfaatan SKA Form E pada Kawasan Bebas (FTZ), PLB, TPB, dan KEK Nasional
Prosedur rekonsiliasi e-Form E pada modul CEISA 4.0 berlaku seragam di seluruh pelabuhan dan bandara utama Indonesia—meliputi Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang), Belawan (Medan), Soekarno-Hatta (Makassar), hingga Semayang dan Kariangau (Balikpapan). Komoditas impor yang dimasukkan terlebih dahulu ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ Batam/Sabang dengan dokumen PPFTZ-01), Pusat Logistik Berikat (PLB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB / Kawasan Berikat), maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tetap berhak menikmati bea masuk 0% saat dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), asalkan nomor referensi dan kode fasilitas SKA telah dideklarasikan secara sah sejak pemasukan awal.
Fasilitas Masterlist Kemenperin dan BKPM: Solusi Bea Masuk 0% Barang Modal Non-FTA

Selain memahami apa itu Form E dan SKA pada perjanjian dagang regional, manajemen pengadaan pabrik wajib menguasai instrumen fasilitas masterlist kemenperin barang modal. Berdasarkan PMK Nomor 176/PMK.011/2009 juncto PMK Nomor 188/PMK.010/2015, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk 0 persen atas importasi mesin, peralatan pabrik, barang modal baru, serta bahan baku/penolong untuk kebutuhan produksi 2 tahun bagi industri yang membangun pabrik baru atau memperluas kapasitas produksi.
Syarat Kelayakan Mesin dan Panduan Memilih Antara SKA vs Masterlist
Pengajuan Masterlist wajib diselesaikan sebelum kapal berangkat dari pelabuhan muat melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian yang terintegrasi dengan SINSW dan sistem OSS Kementerian Investasi / BKPM, dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
- Kriteria Barang Modal Masterlist: Mesin belum diproduksi di dalam negeri; sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi teknis proyek; atau sudah diproduksi di dalam negeri namun kapasitas pasokannya belum mencukupi kebutuhan industri.
- Kapan Memilih SKA (Form E / Form D): Gunakan SKA apabila mesin atau bahan baku diimpor dari Tiongkok atau negara ASEAN dengan pos tarif yang mendapatkan bea masuk 0% pada skema ACFTA/ATIGA karena prosesnya jauh lebih cepat tanpa verifikasi rencana induk produksi.
- Kapan Wajib Mengurus Masterlist: Gunakan fasilitas Masterlist ketika perusahaan mengimpor mesin presisi dari negara non-FTA (seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, atau Taiwan), atau ketika pemasok luar negeri tidak dapat menerbitkan certificate of origin.
Simulasi Perhitungan Pajak Impor (PDRI): Efek Domino Penghematan Kas hingga 54,2%

Dampak finansial dari memahami apa itu Form E dan SKA tidak terbatas pada penghapusan Bea Masuk semata, melainkan turut memangkas beban Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) secara berjenjang. Dalam rumus kepabeanan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPN Impor dan PPh Pasal 22 adalah Nilai Impor, yaitu penjumlahan nilai pabean CIF (Cost, Insurance, and Freight) dengan Bea Masuk (Nilai Impor = CIF + Bea Masuk).
Ketika tarif Bea Masuk 15% atas kargo senilai CIF Rp500.000.000 dinolkan melalui klaim Form E maupun SK Masterlist, Nilai Impor terkunci tetap di angka Rp500.000.000 sehingga menurunkan tagihan PPN Impor dan PPh Pasal 22 secara serentak:
Kewajiban Pelunasan PPN, PPh Pasal 22, dan Kepatuhan Izin Lartas
Untuk menghitung estimasi landed cost sesuai nilai faktur komersial perusahaan Anda, gunakan kalkulator pada halaman simulasi perhitungan tarif import dan pajak kepabeanan dengan tetap memperhatikan dua batasan regulasi berikut:
- Kewajiban PPN Impor dan PPh Pasal 22: Fasilitas Form E maupun Masterlist murni membebaskan Bea Masuk, sedangkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 tetap wajib dilunasi melalui kode e-Billing (kecuali importir mengantongi Surat Keterangan Bebas / SKB Pajak).
- Kepatuhan Perizinan Lartas: Kepemilikan SKA tidak menggugurkan kewajiban pemenuhan aturan barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) seperti Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), SNI wajib, maupun izin edar BPOM dan Kementerian Kesehatan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Seputar Klaim SKA, Form E, dan Fasilitas Masterlist

Berikut adalah jawaban teknis berdasarkan regulasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas berbagai kendala operasional yang paling sering dihadapi oleh staf ekspor-impor maupun manajemen pengadaan perusahaan saat mengajukan klaim tarif preferensi:
Estimasi Biaya Pengurusan Dokumen Kepabeanan dan Solusi Kepatuhan Pajak Pressa Cargo

Memahami secara menyeluruh apa itu Form E dan SKA menunjukkan bahwa ketidaksesuaian satu kolom saja pada dokumen asal barang dapat memicu penolakan klaim preferensi serta penerbitan tagihan SPTNP bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sebagai referensi penganggaran awal bagi manajemen pengadaan, berikut adalah rincian estimasi biaya pengurusan dokumen kepabeanan, sertifikat transit CNM, hingga penyelesaian pabean di pasar logistik saat ini:
Mitigasi Risiko Penolakan SKA (SPTNP) dan Pendampingan Kepabeanan
Untuk menghindari risiko penyebab form e ditolak bea cukai dan solusi sptnp yang membebani arus kas perusahaan, Tim Pressa Cargo siap mendampingi proses verifikasi pra-pengapalan hingga pengeluaran kontainer dari area pabean:
- Verifikasi Draf 13 Kolom & Rekonsiliasi CEISA 4.0: Melalui dukungan jasa customs clearance dan PPJK resmi modul CEISA 4.0, spesialis kepabeanan kami memeriksa ketepatan 13 kolom draf SKA bersama pemasok luar negeri, memastikan rekonsiliasi e-Form E di portal INSW akurat, serta mengawal pemeriksaan fisik Jalur Merah.
- Kepatuhan Pajak Faktur Resmi (e-Billing): Bagi korporasi berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengutamakan kepatuhan audit fiskal dan pengkreditan pajak masukan, kami menyediakan layanan jasa import resmi bergaransi dokumen pajak untuk pengapalan kontainer FCL, konsolidasi LCL, maupun mesin proyek industri.







