Blog
Apa Itu Lartas: Pengertian Barang Lartas Bea Cukai, Aturan Impor & Cara Cek INSW

Memahami apa itu lartas secara presisi wajib dilakukan sebelum pengapalan kargo. Lartas adalah singkatan dari Larangan dan Pembatasan, yaitu regulasi perdagangan internasional yang ditetapkan kementerian teknis dan diawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengatur komoditas yang dilarang mutlak maupun dibatasi kuota serta izinnya melalui skema lartas border dan post border.
Apa Itu Lartas dan Pengertian Barang Lartas Bea Cukai dalam Ekspor Impor

Pengertian barang lartas bea cukai merujuk pada kebijakan regulasi perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui instansi teknis dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengatur barang yang dilarang mutlak maupun dibatasi kuota serta izinnya saat kegiatan impor dan ekspor.
Dalam tata kelola logistik kepabeanan nasional, kepanjangan lartas dalam ekspor impor membagi pengawasan komoditas ke dalam tiga kelompok utama guna melindungi keamanan negara, kesehatan masyarakat, industri strategis dalam negeri, serta kelestarian lingkungan hidup sebelum kargo diproses dalam sistem apa itu bea cukai dan kepabeanan di pelabuhan maupun bandara.
1. Kategori Barang yang Dilarang Mutlak untuk Diimpor
Komoditas dalam daftar larangan absolut sama sekali tidak diizinkan masuk ke daerah pabean Indonesia dalam kondisi apa pun. Contoh komoditas yang dilarang mutlak meliputi:
- Pakaian bekas dan barang tekstil bekas dalam kemasan karung (ballpress).
- Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) serta sampah medis.
- Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) tertentu seperti senyawa CFC dan Halon.
- Alat kesehatan yang mengandung merkuri serta sediaan narkotika atau psikotropika non-medis.
2. Kategori Barang yang Dibatasi Impornya (Wajib Perizinan Teknis)
Komoditas dalam kategori pembatasan tetap diizinkan untuk diimpor oleh pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun Angka Pengenal Importir Umum (API-U) selama memenuhi dokumen perizinan teknis terkait, meliputi:
- Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan yang diterbitkan berdasarkan neraca komoditas atau Pertimbangan Teknis (Pertek).
- Laporan Surveyor (LS) sebagai bukti verifikasi fisik dan penelusuran teknis kargo di negara muat.
- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Wajib dari Kementerian Perindustrian.
- Nomor Izin Edar (NIE) dan Surat Keterangan Impor (SKI) dari BPOM atau Kementerian Kesehatan.
3. Kategori Barang Lartas pada Kegiatan Ekspor
Pemahaman mengenai apa itu lartas tidak hanya mengikat barang masuk, melainkan juga mengatur pengiriman komoditas keluar daerah pabean Indonesia, yang mencakup:
- Larangan mutlak ekspor bijih mineral mentah tertentu, rotan mentah, karet bongkah spesifikasi tertentu, serta flora dan fauna dalam daftar Appendix CITES.
- Kewajiban dokumen V-Legal atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk ekspor produk industri kehutanan, kayu olahan, pulp, kertas, dan mebel.
- Kewajiban status Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS) untuk komoditas sumber daya alam strategis seperti kelapa sawit (CPO), ferro alloy, dan batu bara.
Perbedaan Mekanisme Pengawasan Lartas Border dan Post Border

Pemerintah membagi titik verifikasi kepatuhan lartas border dan post border untuk menyeimbangkan kelancaran arus pengeluaran kontainer di kawasan pelabuhan dengan ketertiban pengawasan distribusi barang di pasar domestik. Mengetahui letak perbedaan apa itu lartas pada kedua jalur ini menentukan batas waktu penyelesaian dokumen perizinan perusahaan Anda.
1. Mekanisme Pengawasan Lartas Border (Di Kawasan Pabean)
Pada skema Lartas Border, pemenuhan seluruh dokumen perizinan seperti persetujuan impor kemendag, laporan surveyor ls, atau surat keterangan impor ski bpom wajib diselesaikan sebelum kargo masuk ke daerah pabean Indonesia. Dokumen izin tersebut diverifikasi secara langsung oleh sistem DJBC saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di pelabuhan laut atau bandara sebelum Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan. Syarat mutlak pada mekanisme ini adalah tanggal penerbitan izin harus lebih awal daripada tanggal bc 1.1 inward manifest kapal atau pesawat pengangkut.
2. Mekanisme Pengawasan Lartas Post-Border (Di Luar Kawasan Pabean)
Pada skema Lartas Post-Border, kargo dapat langsung keluar dari kawasan pabean setelah PIB diajukan dan pungutan pajak impor dilunasi tanpa pemeriksaan dokumen Lartas di gerbang pelabuhan oleh DJBC. Pengawasan pemenuhan regulasi dan pelaporan realisasi dilakukan secara mandiri oleh kementerian teknis terkait setelah barang berada di gudang importir atau jalur distribusi dalam negeri. Meskipun demikian, importir wajib telah mengantongi izin sebelum barang diedarkan, dan DJBC tetap memegang kewenangan penuh untuk menjalankan pemeriksaan fisik berbasis manajemen risiko, penelitian nilai pabean serta pos tarif (HS Code), hingga melaksanakan Audit Kepabeanan pasca-impor.
Tabel berikut menyajikan matriks perbedaan lartas border dan post border bea cukai secara komprehensif untuk memudahkan tim pengadaan perusahaan Anda memetakan risiko operasional:
Evolusi dan Deregulasi Aturan Larangan dan Pembatasan Impor serta Ekspor Terbaru

Memahami apa itu lartas pada era digitalisasi pabean saat ini menuntut pembaruan informasi regulasi secara berkelanjutan. Tata niaga aturan larangan dan pembatasan impor di Indonesia telah mengalami restrukturisasi besar dari sistem peraturan tunggal menuju arsitektur regulasi berbasis klaster komoditas.
1. Transisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 8 Tahun 2024
Perombakan kebijakan impor bermula ketika pemerintah memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 secara efektif pada 10 Maret 2024 yang memperketat syarat Pertimbangan Teknis (Pertek) dan menggeser pengawasan banyak komoditas dari Post-Border kembali ke Border. Akibat terjadinya penumpukan ribuan kontainer di pelabuhan utama, pemerintah menerbitkan relaksasi darurat melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 (berlaku efektif 17 Mei 2024) yang membebaskan syarat Pertek Kemenperin untuk sejumlah kelompok barang konsumsi dan industri seperti elektronik, alas kaki, serta pakaian jadi.
2. Restrukturisasi Paket Klaster Komoditas (Permendag Nomor 16 s.d. 24 Tahun 2025)
Pada tanggal 30 Juni 2025, Kementerian Perdagangan merombak total aturan impor tunggal menjadi sembilan regulasi terpisah berbasis klaster komoditas melalui Permendag Nomor 16 hingga 24 Tahun 2025 (berlaku efektif 29–30 Agustus 2025) yang kemudian disempurnakan melalui Permendag Nomor 31, 32, dan 37 Tahun 2025:
- Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (jo. Permendag Nomor 37 Tahun 2025): Mengatur pedoman umum kebijakan dan pengaturan impor berbasis sistem OSS dan INATRADE sebagaimana dimuat dalam salinan resmi Permendag Nomor 16 Tahun 2025 di JDIH BPK RI.
- Permendag Nomor 17 Tahun 2025: Mengatur tata niaga impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), alokasi kuota bagi pemilik API-P dan API-U, serta kewajiban Laporan Surveyor.
- Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025): Mengatur kebijakan impor komoditas pertanian dan peternakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
- Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (jo. Permendag Nomor 32 Tahun 2025): Mengatur pengawasan impor bahan kimia, bahan berbahaya (B2), serta komoditas bahan tambang.
- Permendag Nomor 22 Tahun 2025: Mengatur impor barang industri tertentu beserta pembatasan pelabuhan tujuan masuk di Indonesia.
- Permendag Nomor 24 Tahun 2025: Mengatur persyaratan teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) untuk relokasi industri serta impor limbah non-B3 sebagai bahan baku produksi.
3. Pengetatan Lartas Ekspor Satu Pintu (Permendag Nomor 15 Tahun 2026)
Di sisi pengeluaran barang, pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 15 Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Keuangan (berlaku efektif 1 Juni 2026) yang membatasi ekspor 16 pos tarif batu bara (mencakup antrasit, batu bara bahan bakar, lignit, dan gambut). Dalam kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam strategis bersama kelapa sawit (CPO) dan ferro alloy ini, eksportir wajib memenuhi syarat Eksportir Terdaftar (ET) Batubara dan Laporan Surveyor (LS), termasuk untuk pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Mengingat ketatnya persyaratan dokumen antar-kementerian tersebut, perusahaan konstruksi dan manufaktur logam dapat memanfaatkan jasa pengurusan PI besi baja untuk menyinkronkan kuota Pertek Kemenperin dan PI Kemendag secara akurat. Demikian pula bagi pelaku industri pengolahan kayu, kertas, dan furnitur, pendampingan melalui jasa pengurusan PI kehutanan akan memastikan kepatuhan deklarasi impor KLHK serta verifikasi SVLK berjalan tanpa hambatan.
Panduan Verifikasi Portal INSW Lartas dan Rekonsiliasi Lartas CEISA 4.0

Langkah operasional paling mendasar setelah memahami apa itu lartas adalah melakukan pengecekan mandiri pos tarif komoditas pada portal insw lartas sebelum menandatangani kontrak pembelian dengan pemasok luar negeri. Apabila perusahaan Anda belum memiliki kepastian mengenai 8 digit kode pos tarif barang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2022), silakan pelajari panduan teknis cara cek HS code terlebih dahulu.
Cara Mengecek Apakah Barang Terkena Lartas di INSW
Prosedur verifikasi regulasi impor maupun ekspor secara daring pada sistem Lembaga National Single Window (LNSW) dilakukan melalui empat langkah berikut:
- Buka laman resmi portal Indonesia National Trade Repository (INTR) INSW Kementerian Keuangan RI.
- Pilih kategori pencarian berdasarkan parameter HS Code atau Uraian Barang, lalu ketikkan 8 digit kode HS komoditas Anda.
- Periksa rincian pembebanan tarif pajak impor (Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22), kemudian gulir ke bagian bawah menuju tabel Regulasi Impor (Border), Regulasi Impor (Post-Border), serta Regulasi Ekspor.
- Catat nomor peraturan menteri, nama instansi penerbit izin, dokumen wajib yang diminta (seperti PI, LS, atau SKI), serta parameter pengecualian spesifik yang tertera pada subpos tarif tersebut.
Arsitektur Tiga Tahap Rekonsiliasi Lartas CEISA 4.0
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.04/2020, pengawasan dan rekonsiliasi lartas ceisa 4.0 bekerja secara otomatis menghubungkan portal SINSW dengan Single Core System DJBC dalam tiga tahapan berkesinambungan:
1. Tahap Pra-Impor dan Verifikasi di Negara Muat
Sebelum kapal pengangkut berangkat dari pelabuhan asal dan sebelum diterbitkannya tanggal BC 1.1 (Inward Manifest), importir wajib menyelesaikan perizinan melalui portal sistem elektronik INATRADE Kementerian Perdagangan yang terintegrasi dengan NIB OSS, menerbitkan SKI BPOM atau SPPT-SNI, serta menuntaskan pemeriksaan fisik pre-shipment inspection oleh KSO Sucofindo–Surveyor Indonesia di negara muat untuk menerbitkan Laporan Surveyor (LS).
2. Tahap Kawasan Pabean dan Pemotongan Kuota Elektronik
Saat dokumen PIB dikirimkan ke sistem CEISA 4.0, algoritma DJBC bersama SINSW memvalidasi empat instrumen administrasi pengawasan secara otomatis sesuai PMK Nomor 141/PMK.04/2020 dan KMK Nomor 146 Tahun 2020:
- Kesesuaian 8 digit kode HS dan uraian spesifikasi barang antara dokumen PIB dan dokumen izin.
- Validitas nomor izin elektronik serta kesesuaian masa berlaku terhadap batas tanggal BC 1.1.
- Kecocokan satuan barang (seperti Kilogram, Metrik Ton, atau Unit) untuk pemotongan kuota impor secara elektronik dan real-time.
- Kesesuaian identitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan status API importir.
Penting untuk dicatat bahwa sesuai kaidah hukum PMK Nomor 141/PMK.04/2020, pencantuman kode HS pada aturan Lartas kementerian berfungsi sebagai instrumen administrasi pengawasan, bukan referensi mutlak penetapan klasifikasi pos tarif oleh Pejabat Bea dan Cukai.
3. Tahap Pasca-Pabean dan Audit Kepabeanan
Setelah kuota terpotong secara elektronik dan kargo memperoleh SPPB untuk keluar dari pelabuhan menuju gudang distribusi importir, pengawasan kepatuhan dokumen untuk jalur Post-Border dijalankan oleh kementerian teknis terkait, disertai pengawasan berkala melalui mekanisme Audit Kepabeanan oleh DJBC.
Risiko Operasional, Sanksi Pasal 53 UU Kepabeanan, dan Pengecualian Lartas API-P

Kurangnya pemahaman mengenai apa itu lartas kerap memicu krisis operasional di berbagai pintu masuk pabean nasional, mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Emas di Semarang, Belawan di Medan, Batu Ampar di Batam, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, hingga pelabuhan Makassar dan Balikpapan.
1. Jebakan Tanggal BC 1.1 (Inward Manifest)
Mengacu pada Pasal 3 Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 16 Tahun 2025, setiap importir komoditas Lartas Border wajib telah mengantongi Perizinan Berusaha di bidang impor sebelum barang masuk ke daerah pabean Indonesia, yang dibuktikan secara mutlak dengan tanggal perizinan harus sebelum tanggal BC 1.1. Apabila kapal pengangkut telah bersandar dan menerbitkan manifest BC 1.1 pada tanggal 10 bulan berjalan, sedangkan dokumen PI baru terbit pada tanggal 12, sistem CEISA 4.0 akan menolak (reject) pengajuan PIB secara otomatis meskipun dokumen izin tersebut sah dan asli.
2. Kelalaian Pre-Shipment Inspection (Laporan Surveyor)
Kesalahan fatal kedua adalah melunasi pembelian barang ke pemasok luar negeri dan langsung mengapalkan kargo tanpa memeriksa kewajiban Laporan Surveyor (LS). Karena pemeriksaan fisik oleh surveyor KSO Sucofindo–Surveyor Indonesia wajib dilaksanakan di negara muat sebelum barang naik ke atas kapal, kontainer yang terlanjur tiba di pelabuhan tujuan Indonesia tanpa dokumen LS tidak dapat diperiksa secara reguler di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) pelabuhan.
3. Jebakan Barang Umum dan Efek Bola Salju Biaya Demurrage
Banyak pelaku usaha menganggap komoditas seperti mainan anak, lampu LED, pakaian jadi, sepatu keselamatan proyek, kosmetik, atau perangkat elektronik berfitur Bluetooth dan WiFi sebagai barang umum biasa. Ketika barang tersebut tiba tanpa SPPT-SNI, sertifikasi SDPPI Komdigi, notifikasi BPOM, atau PI Kemendag, kargo langsung terkena penetapan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dan tertahan di pelabuhan dengan konsekuensi beruntun:
- Tagihan sewa penimbunan gudang TPS (storage) di pelabuhan berjalan secara progresif setiap hari.
- Denda keterlambatan pengembalian peti kemas kepada maskapai pelayaran (demurrage dan detention) terus membengkak.
- Apabila kargo tidak diselesaikan kewajiban pabeannya melebihi 30 hari sejak ditimbun di TPS, status barang secara hukum berubah menjadi Barang Tidak Dikuasai (BTD) dan dilelang oleh negara.
4. Sanksi Impor Barang Lartas Tanpa Izin Pasal 53 UU Kepabeanan
Undang-undang membedakan secara tegas perlakuan hukum antara importir yang memberitahukan barangnya secara jujur dengan pelaku usaha yang nekat memanipulasi uraian barang atau menggeser pos tarif (misdeclaration HS Code) guna menghindari Lartas. Berdasarkan rujukan regulasi larangan dan pembatasan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, berlaku demarkasi sanksi impor barang lartas tanpa izin pasal 53 uu kepabeanan sebagai berikut:
- Pasal 53 Ayat (3) (Perlindungan Itikad Baik): Barang Lartas yang tidak memenuhi syarat perizinan namun telah diberitahukan secara jujur dan benar dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir diizinkan untuk dibatalkan ekspornya, diekspor kembali (re-ekspor) ke negara asal, atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- Pasal 53 Ayat (4) (Sanksi Penyitaan Negara): Barang Lartas yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar di dalam dokumen pabean langsung dinyatakan sebagai Barang yang Dikuasai Negara (BDN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU Kepabeanan, disertai ancaman tuntutan pidana penyelundupan dan pembekuan akses kepabeanan NIB.
5. Skema Pengecualian Lartas API-P dan Impor Non-Niaga
Di balik ketatnya aturan di atas, Permendag Nomor 16 Tahun 2025 dan Permendag Nomor 22 Tahun 2025 menyediakan fasilitas pengecualian lartas api-p bagi produsen pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Melalui penerbitan Surat Keterangan Kemendag, pabrik pemilik API-P diizinkan mengimpor barang manufaktur jadi tanpa terkena larangan perdagangan umum untuk tiga skema khusus:
- Barang Komplementer: Barang jadi yang diimpor dari perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri untuk melengkapi lini produk manufaktur di Indonesia.
- Barang untuk Keperluan Tes Pasar: Barang manufaktur yang diimpor dalam jumlah dan jangka waktu terbatas guna menguji reaksi pasar domestik sebelum diproduksi sendiri di pabrik dalam negeri.
- Barang untuk Pelayanan Purna Jual: Produk pengganti dan suku cadang yang diimpor untuk menjamin ketersediaan garansi serta layanan purna jual bagi konsumen.
Selain itu, Lampiran IV dan Lampiran V Permendag juga memberikan pengecualian kewajiban PI, Laporan Surveyor, maupun ketentuan pelabuhan tujuan untuk kegiatan impor tidak berusaha sesuai batasan kuota, meliputi barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), barang pribadi penumpang, barang pindahan, barang sampel atau contoh penelitian, serta barang hibah.
Mitigasi Kargo lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Estimasi Biaya Pengurusan Lartas

Apabila kargo impor terlanjur tiba di pelabuhan Indonesia sementara dokumen perizinan Lartas atau Laporan Surveyor belum terbit, perusahaan dapat menempuh dua instrumen penyelamatan operasional yang diakui secara resmi oleh DJBC:
1. Mekanisme Pengeluaran Barang Sebagian (Partial Release)
Apabila dalam satu pengiriman kontainer atau satu dokumen pengapalan terdapat campuran antara barang bebas Lartas dan barang yang terkendala ketentuan Lartas, importir dapat mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (partial release). Mekanisme ini memungkinkan perusahaan mengeluarkan komoditas yang bebas Lartas terlebih dahulu dari kawasan pabean agar lini produksi pabrik tidak terhenti.
2. Pemanfaatan Fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB)
Berdasarkan PMK Nomor 272/PMK.04/2015 jo. PMK Nomor 28/PMK.04/2018 dan PER-01/BC/2016, kargo yang belum mengantongi izin Lartas atau belum menjalani pemeriksaan Surveyor di negara asal dapat dipindahkan penimbunannya dari TPS pelabuhan ke kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pemindahan kargo ke PLB memberikan lima keuntungan penyelamatan logistik:
- Penangguhan pembayaran Bea Masuk selama barang ditimbun di dalam kawasan PLB.
- Pembebasan sementara pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN dan PPh Pasal 22 Impor.
- Penangguhan berlakunya ketentuan pembatasan (Lartas) dengan masa timbun barang hingga 3 tahun.
- Fleksibilitas pengeluaran barang secara parsial (bertahap) menyesuaikan kesiapan kuota izin dan kebutuhan kas perusahaan.
- Kemudahan pemeriksaan fisik oleh Surveyor (penerbitan LS) yang diizinkan untuk dilaksanakan langsung di dalam lokasi PLB tanpa harus mengekspor kembali barang ke negara muat.
Untuk membantu penyusunan anggaran kepatuhan perusahaan Anda, tabel berikut menyajikan daftar komoditas lartas terbaru permendag 2025 beserta estimasi rata-rata tarif pasar nasional saat ini untuk pengurusan izin teknis, sewa legalitas undername, verifikasi surveyor, dan tarif PNBP resmi pemerintah:
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Seputar Apa Itu Lartas

Berikut adalah jawaban teknis atas berbagai pertanyaan yang paling sering diajukan oleh manajer pengadaan, staf ekspor-impor, dan pemilik perusahaan terkait apa itu lartas, prosedur verifikasi INSW, serta langkah penyelesaian kendala perizinan kepabeanan di Indonesia.
Solusi Barang Tertahan di Bea Cukai Karena Lartas Bersama Pressa Cargo

Menghadapi dinamika regulasi lintas kementerian serta ketatnya algoritma validasi kepabeanan menuntut perencanaan dokumen yang matang sejak dari negara asal. Sebagai perusahaan ekspedisi kargo internasional dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) resmi, Tim Pressa Cargo menghadirkan solusi barang tertahan di bea cukai karena lartas secara menyeluruh bagi pabrik manufaktur, distributor nasional, maupun importir umum di seluruh wilayah Indonesia.
Tim spesialis kepabeanan kami mendampingi pengapalan muatan kontainer penuh (FCL), muatan konsolidasi (LCL), maupun kargo curah dan proyek (breakbulk) melalui verifikasi awal pos tarif BTKI 2022 atas apa itu lartas yang mengikat komoditas Anda, sinkronisasi jadwal Laporan Surveyor di pelabuhan muat terhadap batas tanggal BC 1.1, hingga eksekusi jasa customs clearance di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, Batu Ampar Batam, Bandara Soekarno-Hatta, Makassar, dan Balikpapan.
Apabila perusahaan Anda belum memiliki NIB berstatus API-U atau API-P maupun kuota Persetujuan Impor yang memadai saat kargo siap dikapalkan, Anda dapat menggunakan layanan import undername resmi dari Tim Pressa Cargo agar rantai pasok industri Anda berjalan aman, sah secara hukum, dan bebas dari pembengkakan biaya demurrage di pelabuhan.








