Blog
Jasa Import Kosmetik, Skincare & Parfum Resmi: Izin BPOM & SKI Border Aman

Jasa Import Kosmetik adalah layanan kepabeanan dan pengiriman kargo lintas negara yang menangani pemasukan produk perawatan kulit, riasan wajah, serta wewangian secara legal ke Indonesia. Prosedur jasa impor kosmetik dan skincare ini menyinkronkan pemenuhan syarat impor kosmetik BPOM, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Border, serta kepatuhan wajib sertifikat halal guna mencegah penahanan kontainer di pelabuhan.
Mengapa Pengiriman Produk Kecantikan Menuntut Kepatuhan Regulasi Tingkat Tinggi?

Pengadaan produk kecantikan dari luar negeri termasuk dalam kategori barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) yang diawasi secara ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketidaksesuaian dokumen perizinan maupun komposisi bahan aktif akan memicu penolakan sistem kepabeanan saat kargo bersandar di pelabuhan.
1. Risiko Penahanan Jalur Merah dan Denda Penumpukan Gudang
Memberangkatkan muatan dari negara asal sebelum izin edar dan persetujuan impor terbit merupakan kesalahan fatal yang memicu kerugian finansial besar:
- Penolakan otomatis Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada portal kepabeanan nasional.
- Pengalihan status kontainer ke pemeriksaan fisik Jalur Merah oleh petugas Bea Cukai.
- Timbulnya tagihan denda penumpukan kontainer (demurrage) dan sewa gudang pelabuhan progresif Masa II yang melampaui nilai barang.
2. Kewajiban Kepatuhan Ganda BPOM dan Sertifikasi Halal BPJPH
Sejak berakhirnya masa transisi pada 17 hingga 18 Oktober 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, kepemilikan nomor notifikasi BPOM saja tidak lagi cukup untuk mengedarkan kosmetik impor. Setiap importir wajib memenuhi ketentuan kehalalan berikut:
- Verifikasi titik kritis kehalalan bahan baku seperti kolagen, gelatin, gliserin, dan pelarut etanol dari pabrik asal.
- Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) pada sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- Penerbitan Lembar Pemastian Produk Halal (LPPH) di pelabuhan muat sebelum kapal diberangkatkan.
3. Kendala Penolakan Kargo Parfum dan Sediaan Aerosol (Dangerous Goods)
Produk wewangian seperti Eau de Parfum, body mist (HS Code 3303.00.00), kuteks, dan semprotan rambut bertekanan mengandung pelarut alkohol bertitik nyala rendah yang diklasifikasikan sebagai Barang Berbahaya (Dangerous Goods Kelas 3 untuk cairan mudah menyala dan Kelas 2 untuk gas). Risiko pengapalan tanpa deklarasi khusus meliputi:
- Pembatalan pemesanan ruang muat secara sepihak oleh pelayaran atau maskapai penerbangan.
- Penahanan kontainer di pelabuhan transit internasional seperti Singapura akibat ketiadaan dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS) 16 bagian.
- Penyitaan kargo apabila kemasan luar tidak memiliki sertifikasi keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-approved packaging).
4. Penolakan Evaluasi SKI Akibat Parameter Uji dan Bahan Terlarang
Pengajuan SKI di sistem elektronik BPOM kerap mengalami penghentian waktu evaluasi (clock-off) akibat ketidaksesuaian spesifikasi laboratorium dari pabrik luar negeri:
- Dokumen Certificate of Analysis (CoA) tidak mencantumkan parameter uji cemaran mikroba dan logam berat (merkuri, timbal, arsen, kadmium).
- Kandungan bahan menyalahi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik (pengganti PerBPOM 23/2019 yang berlaku penuh sejak Oktober 2026).
- Penggunaan bahan pengawet yang dilarang mutlak pada Lampiran I hingga V seperti Quaternium-15, atau belum dilaporkannya keamanan bahan ukuran nano pada tabir surya.
5. Sanksi Kosmetik Etiket Biru, Pelabelan Ulang Ilegal, dan Klaim Berlebihan
Di bawah penegakan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik serta Penjelasan Publik BPOM Nomor HM.01.1.2.02.25.73, pemerintah menindak tegas berbagai pelanggaran peredaran produk:
- Larangan keras pemasaran kosmetik tanpa izin edar berkedok racikan apotek atau kosmetik etiket biru.
- Larangan praktik penempelan label ulang secara ilegal (relabelling) pada produk impor tanpa otorisasi pemilik merek.
- Pencabutan izin edar, penutupan akun notifikasi, hingga pemusnahan produk atas pencantuman klaim medis berlebihan yang tidak didukung bukti uji klinis dalam Dokumen Informasi Produk (DIP).
6. Kerusakan Fisik Sediaan Aktif Akibat Kejut Suhu Kontainer
Pengapalan serum Vitamin C, peptida, lipstik, dan cushion menggunakan kontainer kering standar selama berminggu-minggu di laut berisiko merusak mutu sediaan akibat suhu ruang muat yang melampaui 50 derajat Celcius. Tanpa penggunaan kontainer berpendingin (reefer container) atau kargo udara, bahan aktif akan mengalami oksidasi, perubahan warna, serta pemisahan emulsi.
Tahapan Birokrasi Syarat Impor Kosmetik BPOM dan Regulasi Perdagangan Terbaru

Tata cara notifikasi kosmetik impor menuntut penyelesaian perizinan berusaha, verifikasi fasilitas penyimpanan, penyusunan dokumen mutu, serta pendaftaran izin edar sebelum barang dikapalkan dari negara pemasok. Seluruh tahapan birokrasi ini wajib mematuhi kerangka regulasi Kementerian Perdagangan, BPOM, dan BPJPH yang berlaku saat ini.
1. Kepatuhan Kebijakan Umum Impor (Permendag 16/2025, 23/2025, & 18/2026)
Payung hukum importasi umum diatur melalui Permendag Nomor 16 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 37 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 18 Tahun 2026, sedangkan khusus barang konsumsi diatur dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (menggantikan Permendag 36/2023 jo. 8/2024 sejak 29 Agustus 2025). Ketentuan pokok yang wajib dipenuhi perusahaan meliputi:
- Kepemilikan tunggal Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk distributor barang jadi, atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk pabrik manufaktur.
- Pematuhan aturan perubahan status izin satu arah, di mana pemilik API-U dapat beralih menjadi API-P, namun pemilik API-P tidak dapat kembali menjadi API-U.
- Kewajiban pelaporan realisasi impor secara rutin paling lambat setiap tanggal 15 guna menghindari sanksi pembekuan izin impor.
- Pemenuhan Persetujuan Impor (PI) Barang Komplementer (BK), Barang Tes Pasar (BTP), serta verifikasi Laporan Surveyor (LS) bagi skema impor industri tertentu sesuai Permendag Nomor 23 Tahun 2025.
2. Penunjukan PJT Apoteker dan Rekomendasi Balai POM (PerBPOM 27/2025 & 8/2026)
Sebelum mendaftarkan produk pada portal e-Notifikasi Kosmetik BPOM (Notifkos), perusahaan wajib memenuhi Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik pada sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR):
- Menunjuk Penanggung Jawab Teknis (PJT) dengan kualifikasi pendidikan Apoteker untuk badan usaha importir kosmetik.
- Menjalani pemeriksaan kesiapan sanitasi gudang penyimpanan dan dokumentasi mutu oleh Balai POM setempat guna memperoleh surat rekomendasi pengaktifan akun Notifkos.
- Bagi industri kosmetik dalam negeri, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang menggantikan PerBPOM 33/2021 sejak 21 April 2026 telah menghapus syarat persetujuan denah bangunan, menyeragamkan evaluasi clock-on/clock-off, dan mengizinkan penggunaan fasilitas produksi bersama Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Obat Kuasi.
- Sesuai Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tersebut, badan usaha yang baru mengantongi sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap dilarang keras menerima kontrak produksi (maklon).
3. Legalisasi Dokumen Apostille dan Penyusunan DIP Kosmetik (PerBPOM 17/2023 & 26/2025)
Dokumen kemitraan dari pabrik luar negeri seperti Surat Penunjukan Keagenan (Letter of Authorization / LOA) dan Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale / CFS) dari negara anggota konvensi kini cukup disahkan menggunakan Sertifikat Apostille dari otoritas negara asal tanpa perlu legalisasi di Kedutaan Besar RI (KBRI). Pabrik prinsipal juga wajib memiliki sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) yang diakui setara CPKB, serta mematuhi Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2025 mengenai kajian risiko bahan baku sediaan tertentu sesuai standar Kodeks Kosmetik Indonesia.
Seluruh bukti mutu tersebut wajib diarsipkan oleh importir ke dalam Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik sesuai Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 yang mencakup empat bagian:
- Bagian I (Dokumen Administrasi dan Ringkasan Produk): Berisi LOA, CFS, sertifikat GMP pabrik, serta tabel komposisi kualitatif dan kuantitatif berstandar International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).
- Bagian II (Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetik): Memuat spesifikasi tiap bahan baku, CoA bahan, dan dokumen ketertelusuran kehalalan bahan kritis.
- Bagian III (Data Mutu Kosmetik Jadi): Mencakup prosedur pembuatan, metode pemeriksaan mikrobiologi serta logam berat produk jadi, dan hasil uji stabilitas penyimpanan untuk menentukan batas kedaluwarsa.
- Bagian IV (Data Keamanan dan Kemanfaatan): Berisi laporan penilaian keamanan (safety assessment) yang ditandatangani asesor berkompeten serta data uji klinis pendukung klaim.
4. Penerbitan Nomor Izin Edar, Kosmetik KIT (NKIT), dan Registrasi Halal (SE BPJPH 2/2026)
Setelah data DIP diverifikasi melalui sistem Notifkos, BPOM menerbitkan Nomor Izin Edar (NIE) 11 digit dengan kode awalan NA (Asia), NB (Australia), NC (Eropa), ND (Afrika), atau NE (Amerika) yang berlaku selama 3 tahun. Untuk pemasukan paket gabungan dan kepatuhan halal, berlaku ketentuan berikut:
- Registrasi Nomor Notifikasi KIT (NKIT): Untuk mengimpor paket kombinasi atau gift set (seperti skincare starter kit), setiap produk tunggal di dalamnya wajib memiliki NIE individual terlebih dahulu, kemudian diajukan permohonan NKIT dengan tarif PNBP Rp100.000 per item sesuai PP Nomor 15 Tahun 2026.
- Penandaan Kemasan dan 2D Barcode: Kemasan primer dan sekunder wajib mencantumkan nomor notifikasi atau NKIT, komposisi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, peringatan berbahasa Indonesia, serta kode matriks dua dimensi (2D Barcode) standar aplikasi BPOM Mobile.
- Registrasi SHLN dan Label Halal: Produk yang telah bersertifikat halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) mitra Mutual Recognition Agreement (MRA) cukup didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) di portal resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai mekanisme kategorisasi Surat Edaran BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 serta aturan penandaan label Surat Edaran BPJPH Nomor 7 Tahun 2025.
Pembedahan Rezim SKI Border vs SKI Post-Border dan Prosedur Kepabeanan

Surat Keterangan Impor (SKI) adalah persetujuan pemasukan barang dari Kepala BPOM yang wajib diurus untuk setiap satu kali pengapalan (per dokumen invoice dan Bill of Lading). Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 jo. Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023, pengawasan dibagi menjadi rezim SKI Border untuk produk jadi dan SKI Post-Border khusus untuk bahan baku.
1. Perbedaan Mekanisme SKI Border dan SKI Post-Border
Pemisahan rezim pengawasan ini menentukan titik pemeriksaan dokumen di pelabuhan maupun bandara kedatangan:
- Rezim SKI Border (Produk Jadi dan Produk Ruahan): Berlaku mutlak untuk kosmetik kemasan ritel siap edar, paket Kosmetik KIT (NKIT), dan produk ruahan (bulk kosmetik). Dokumen SKI wajib terbit dari sistem perizinan elektronik e-BPOM sebelum barang diizinkan keluar dari kawasan pabean Bea Cukai.
- Rezim SKI Post-Border (Bahan Baku Kosmetik): Berlaku khusus bagi pabrik atau importir terdaftar yang memasukkan senyawa kimia dan ekstrak aktif sebagai bahan baku produksi. Kargo dapat dikeluarkan langsung dari pelabuhan setelah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), namun pelaporan SKI Post-Border BPOM bahan baku kosmetik wajib diselesaikan maksimal 7 hari kerja sejak tanggal SPPB terbit.
- Khusus bagi industri manufaktur yang membutuhkan kuota Persetujuan Impor (PI) Produsen, fasilitas kepabeanan Mitra Utama (MITA) atau Authorized Economic Operator (AEO), serta pembebasan bea masuk material produksi, tersedia panduan terpisah pada halaman jasa import bahan baku industri dan pabrik.
2. Ketentuan Sisa Masa Simpan 1/3 dan Evaluasi SLA 6 Jam (Clock-On / Clock-Off)
Dalam memproses permohonan SKI Border maupun Post-Border, Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM menetapkan parameter verifikasi teknis yang sangat ketat:
- Syarat Minimal 1/3 Sisa Masa Simpan: Produk kosmetik yang masuk ke wilayah pabean Indonesia wajib memiliki sisa masa simpan minimal satu per tiga (1/3) dari total umur simpannya (contoh: produk dengan total umur simpan 3 tahun wajib menyisakan waktu minimal 1 tahun sebelum kedaluwarsa saat diimpor).
- Kewajiban Bukti Perpanjangan NIE: Apabila masa berlaku nomor notifikasi produk tersisa kurang dari 3 bulan pada saat pengajuan SKI, importir wajib melampirkan bukti pendaftaran pembaruan notifikasi.
- Layanan Evaluasi 6 Jam Kerja: Persetujuan SKI diterbitkan secara elektronik dengan batas waktu layanan (Service Level Agreement / SLA) maksimal 6 jam kerja sejak dokumen lengkap dan PNBP dilunasi, menggunakan mekanisme hitung waktu berjalan (clock-on) dan penghentian sementara (clock-off) jika diperlukan perbaikan data.
- Sinkronisasi Kepabeanan CEISA 4.0: Setelah SKI dan dokumen LPPH terbit, nomor persetujuan tersebut direkonsiliasi secara otomatis melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam modul PIB pada tahapan pengurusan customs clearance kepabeanan agar kargo memperoleh jalur pengeluaran hijau (SPPB) tanpa hambatan.
Mekanisme Hukum Jasa Undername Import Kosmetik BPOM dan Kuasa Notariil

Jasa undername import kosmetik BPOM adalah solusi legal bagi pemilik merek atau perusahaan distribusi yang telah memiliki hak edar produk namun mendelegasikan pelaksanaan pengapalan kepada perusahaan forwarder pemegang izin API-U resmi. Skema pendelegasian ini diakui secara sah oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM sepanjang memenuhi persyaratan hukum kenotariatan.
1. Syarat Surat Kuasa Notariil dan Pencantuman Status Gudang
Berbeda dengan komoditas umum yang hanya membutuhkan perjanjian indentor biasa, pengajuan SKI oleh pihak ketiga di sistem e-BPOM wajib memenuhi tiga syarat administratif berikut:
- Pemilik nomor notifikasi wajib menerbitkan Surat Kuasa pengajuan SKI yang disahkan secara resmi oleh Notaris kepada perusahaan penerima kuasa (pelaksana undername).
- Di dalam akta Surat Kuasa Notariil tersebut wajib dicantumkan secara eksplisit alamat lengkap beserta status hukum gudang tempat penyimpanan produk kosmetik guna menjamin pengawasan post-market BPOM.
- Penulisan pihak penerima barang pada dokumen Bill of Lading (B/L), Air Waybill (AWB), Commercial Invoice, dan Packing List wajib menyandingkan nama perusahaan pelaksana impor dengan klausul Q.Q. nama perusahaan pemilik nomor notifikasi sesuai prosedur layanan sewa undername import berizin resmi.
Karakteristik Jasa Pengiriman Kosmetik dari Luar Negeri dan Penanganan DG Cargo

Pemilihan moda angkutan dan koridor rute dalam jasa pengiriman kosmetik dari luar negeri dipengaruhi oleh stabilitas suhu sediaan aktif, klasifikasi bahan berbahaya, serta ketersediaan fasilitas pembebasan bea masuk antarnegara. Setiap negara produsen utama memiliki karakteristik muatan dan skema dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang spesifik.
1. Koridor Pengiriman Korea Selatan dan Jepang (Skincare & Sediaan Aktif)
Pengadaan dari pusat manufaktur Incheon, Busan, Tokyo, dan Osaka didominasi oleh produk perawatan kulit bernilai tinggi seperti serum, ampoule, cushion, toner, dan masker wajah pada pos tarif HS 3304.99:
- Pengiriman sampel registrasi laboratorium maupun produk sensitif suhu sangat dianjurkan menggunakan pengiriman express air freight jalur udara dengan estimasi transit 2 hingga 7 hari kerja.
- Pengapalan volume besar melalui jalur laut dapat memanfaatkan fasilitas tarif Bea Masuk 0% dengan melampirkan dokumen Form AK (ASEAN-Korea Free Trade Area / AKFTA) atau IJEPA untuk Jepang.
2. Koridor Pengiriman Thailand, Tiongkok, dan Eropa (Kosmetik Dekoratif & Parfum)
Pengapalan dari Bangkok, Laem Chabang, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Yiwu, hingga Eropa berfokus pada riasan wajah (lip tint, foundation, eyeliner HS 3304.10 dan 3304.20), perawatan rambut (HS 3305), sabun cair (HS 3401), serta wewangian (HS 3303):
- Efisiensi biaya angkut per kubikasi untuk partai menengah dan besar dioptimalkan melalui pengiriman kontainer FCL dan konsolidasi LCL jalur laut baik secara langsung maupun via pelabuhan transit Singapura.
- Importir berhak menikmati tarif Bea Masuk 0% dengan melampirkan dokumen e-Form D (ATIGA) dari Thailand dan negara ASEAN, atau Form E (ACFTA) dari Tiongkok.
3. Standar Operasional Pengapalan Parfum dan Aerosol (DG Cargo Kelas 2 & 3)
Untuk mencegah penolakan muatan parfum, body mist, kuteks, dan sediaan semprot bertekanan yang mengandung alkohol mudah menyala, pengapalan wajib dilengkapi dengan prosedur keselamatan khusus:
- Verifikasi dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS) 16 bagian dari produsen untuk memastikan titik nyala (flash point) dan kelompok pengemasan (packing group).
- Penggunaan kardus luar bersertifikasi keamanan UN beserta penempelan label bahaya Flammable Liquid Class 3 atau Non-Flammable Gas Class 2.
- Pengurusan Deklarasi Barang Berbahaya (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods) pada maskapai atau pelayaran yang memiliki izin angkut muatan DG.
Tabel berikut menyajikan estimasi rata-rata pasar saat ini untuk layanan jasa import kosmetik berdasarkan rute negara asal dan moda transportasi:
Rincian Biaya PNBP BPOM, HS Code Kosmetik Bab 33, dan Simulasi Pajak Impor

Perencanaan anggaran pengadaan kosmetik impor menuntut penghitungan presisi atas komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) registrasi BPOM serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) di Bea Cukai. Ketepatan penentuan pos tarif Harmonized System (HS Code) sangat menentukan besaran Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi melalui kode e-Billing.
1. Standar Tarif Resmi PNBP BPOM (PP Nomor 15 Tahun 2026)
Pemerintah menetapkan besaran tarif resmi pendaftaran izin edar notifikasi, evaluasi paket kombinasi, hingga penerbitan SKI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026. Rincian tarif resmi negara beserta estimasi biaya uji laboratorium dan jasa konsultan registrasi di pasar dirangkum dalam tabel berikut:
2. Klasifikasi HS Code Kosmetik dan Skincare (Bab 33 & 34) serta Kebijakan Maklon Luar Negeri
Mayoritas produk kecantikan dikelompokkan ke dalam Bab 33 (Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewangian, kosmetika atau rias) serta Bab 34 (Sabun dan preparat organik permukaan aktif) pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Importir dapat mengecek pos tarif 8 digit beserta status Lartas secara mandiri melalui portal resmi Indonesia National Single Trade Repository (INTR INSW) serta menghitung proyeksi total biaya pabean menggunakan fitur simulasi kalkulator landed cost tarif import yang telah kami sediakan.
Seiring pertumbuhan pasar kosmetik nasional yang melampaui Rp35,6 triliun, banyak merek kecantikan dalam negeri memproduksi barangnya di pabrik Korea Selatan atau Tiongkok melalui skema kontrak produksi (maklon). Menanggapi tren tersebut, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan pemecahan Kode HS khusus untuk produk kecantikan maklon luar negeri guna memisahkan pencatatan impor barang jadi reguler dengan produk inovasi merek domestik sekaligus menjadi instrumen penetapan tarif PPN dan Bea Masuk yang presisi:
Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar Jasa Import Kosmetik

Berikut adalah rangkuman jawaban teknis atas berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh pemilik merek, perusahaan maklon, dan distributor kecantikan terkait prosedur perizinan BPOM, sertifikasi halal, serta perhitungan pajak kepabeanan dalam pelaksanaan jasa import kosmetik di Indonesia:
Solusi Ekspedisi Import Produk Kecantikan dan Jangkauan Distribusi Pressa Cargo

Sebagai forwarder import kosmetik resmi dan ekspedisi import produk kecantikan berskala nasional, Pressa Cargo menyediakan manajemen rantai pasok menyeluruh dari pabrik prinsipal di luar negeri hingga ke gudang distributor, klinik estetika, serta industri maklon di seluruh Indonesia.
Guna melindungi klien dari risiko penahanan Jalur Merah dan penolakan clock-off di e-BPOM, tim PPJK kami menjalankan prosedur pemeriksaan awal (pra-audit) sebelum kapal berangkat dari pelabuhan muat untuk memastikan keselarasan nama produk, nomor bets pada CoA, Commercial Invoice, Packing List, dokumen LPPH, dan Nomor Izin Edar BPOM.
Mengandalkan pengurusan logistik komoditas Lartas pada agen pengiriman yang tidak menguasai regulasi teknis BPOM, aturan wajib halal BPJPH, dan klasifikasi DG Cargo hanya akan mempertaruhkan modal kerja perusahaan Anda. Percayakan rantai pasok produk kecantikan Anda melalui layanan jasa import kosmetik dari Pressa Cargo yang menjamin transparansi pelunasan pajak e-Billing, ketepatan pengurusan SKI Border, serta keamanan fisik muatan dari negara asal hingga ke gudang tujuan. Segera jadwalkan konsultasi kepabeanan bersama tim Pressa Cargo untuk mendapatkan pemeriksaan kesiapan dokumen impor dan penawaran kargo terbaik hari ini.