Blog
Jasa Import Alat Berat: Forwarder Ekspedisi Excavator, Crane & Kargo Breakbulk Resmi

Jasa Import Alat Berat adalah layanan logistik proyek dan kepabeanan resmi untuk mendatangkan unit konstruksi, pertambangan, serta kehutanan lintas negara ke Indonesia. Sebagai forwarder import alat berat berlisensi PPJK dan NIB 1406230059494, ekspedisi import alat berat menangani pengapalan kargo breakbulk, kapal RoRo, hingga flat rack container dengan kepatuhan regulasi bebas tertahan Jalur Merah.
Kebutuhan Akan Spesialis Layanan Import Alat Berat

Jasa impor alat berat memegang fungsi vital dalam menjaga ketepatan jadwal proyek infrastruktur strategis nasional, fasilitas pemurnian mineral (smelter nikel dan bauksit), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga operasional perkebunan kelapa sawit. Berdiri sejak tahun 2002 di bawah payung hukum PT Presstiasa Cargotrans Interbenua (SK Kemenkumham AHU-001104.AH.01.02.tahun2016) dan terafiliasi dengan INFA serta FIATA, operasional kargo proyek dikendalikan langsung dari kantor pusat Gedung AKA, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan fasilitas depo logistik di Margaasih, Jawa Barat.
Ruang lingkup halaman ini difokuskan sepenuhnya pada pengadaan unit alat berat bergerak (mobile heavy equipment), sedangkan kebutuhan pengapalan lini produksi pabrik stasioner ditangani secara khusus melalui jasa import mesin industri dan peralatan pabrik.
Mitigasi Risiko Logistik Proyek dan Hambatan Kepabeanan Alat Berat

Ekspedisi import alat berat menuntut perencanaan teknis dan kepatuhan regulasi kepabeanan secara presisi sejak sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan muat. Data evaluasi rantai pasok nasional menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi dan pertambangan dipicu oleh tertahannya kargo di pelabuhan pintu masuk utama seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), dan Belawan (Medan).
Ketika satu unit ekskavator atau crane gagal keluar dari area pabean tepat waktu, kontraktor harus menanggung kerugian berhentinya operasional lapangan (project downtime) hingga USD 20.000 per hari untuk setiap unit yang menganggur, ditambah rata-rata waktu inap kargo (dwelling time) yang membengkak menjadi 10 hingga 14 hari kerja dibandingkan standar ideal 5 hingga 7 hari kerja bersama PPJK spesialis.
1. Ancaman Sanksi Hukum BMTB dan Kegagalan Validasi Sistem CEISA 4.0
Ketidakpatuhan terhadap tata niaga Larangan dan Pembatasan (Lartas) pada tahap pra-pengapalan dapat melumpuhkan jadwal proyek secara permanen melalui tiga risiko hukum utama:
- Pelanggaran kuota Persetujuan Impor (PI) Barang Modal Tidak Baru (BMTB) dan ketiadaan Laporan Surveyor (LS) pra-pengapalan sesuai Permendag Nomor 24 Tahun 2025 juncto Permendag Nomor 23 Tahun 2026 berujung pada perintah re-ekspor paksa atas biaya importir atau penyitaan unit menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN).
- Tindakan penyelundupan atau pemalsuan dokumen impor alat berat diancam sanksi pidana penjara 1 hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta hingga Rp5 miliar berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Ketidaksesuaian nomor LS, 8 digit HS Code, pelabuhan bongkar, atau kelalaian menyampaikan Laporan Realisasi Impor Elektronik paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesuai Permendag Nomor 18 Tahun 2026 langsung memicu Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dan pembekuan izin otomatis pada sistem INATRADE, SINSW, serta CEISA 4.0.
2. Sengketa Klasifikasi HS Code, Denda Demurrage, dan Kepatuhan Pasca-SPPB
Selain hambatan perizinan di hulu, tim pengadaan korporasi wajib mengantisipasi tiga risiko pembengkakan biaya pelabuhan dan perizinan teknis lintas kementerian:
- Kesalahan klasifikasi pos tarif BTKI 2022 antara hydraulic excavator berputar 360 derajat (HS 8429.52.00), wheel loader (HS 8429.51.00), dan off-highway dump truck (HS 8704.10) memicu Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP atau Notul) dengan denda administrasi 100% hingga 1.000%, pemblokiran akses NIB jika tidak diselesaikan atau dijamin Customs Bond dalam 60 hari kalender, serta risiko Audit Kepabeanan DJBC hingga 2 tahun pasca-rilis.
- Kontrak pembelian berskema Free on Board (FOB) atau Cost, Insurance, and Freight (CIF) membebankan tagihan sewa penumpukan (port storage), stevedoring crane, dan denda demurrage sebesar USD 60–USD 100 per hari (Flat Rack Container) atau USD 5.000–USD 10.000 per hari (kapal charter LCT dan breakbulk) kepada importir apabila proses rilis kepabeanan terlambat.
- Pengoperasian unit pasca-terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) mewajibkan kepemilikan Surat Tanda Lulus Uji (SUTL) dari Kementerian ESDM untuk sektor tambang, sertifikat uji beban (load test certificate) K3 untuk crane, standar emisi diesel minimal Euro II KLHK untuk mesin di atas 130 kW, serta kepatuhan distribusi darat Zero ODOL dan e-Manifest sesuai Permenhub Nomor 1 Tahun 2026.
Kepatuhan Regulasi Syarat Impor Alat Berat Bekas dan Baru

Pengurusan jasa import alat berat bekas maupun unit baru memerlukan sinkronisasi dokumen lintas kementerian agar terhindar dari penahanan fisik di pelabuhan. Seluruh tahapan verifikasi pos tarif dan validasi perizinan dikawal melalui integrasi layanan jasa PPJK dan customs clearance resmi guna memastikan persetujuan pengeluaran barang terbit tepat sesuai jadwal konstruksi.
1. Prosedur Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB) Sesuai Permendag 23 Tahun 2026
Merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 5 Permendag Nomor 24 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 23 Tahun 2026 (diundangkan pada 9 September 2026), prosedur impor barang modal tidak baru api-p menetapkan bahwa unit alat berat bekas hanya diizinkan masuk ke daerah pabean Indonesia apabila diimpor langsung oleh pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk kebutuhan produksi sendiri atau oleh perusahaan rekondisi berizin resmi.
Bagi kontraktor yang belum memiliki lisensi impor namun hendak mendatangkan unit dalam kondisi 100 persen baru (brand new), proses pengadaan dapat dieksekusi secara sah menggunakan fasilitas sewa undername import resmi, sedangkan untuk unit bekas (BMTB) regulasi melarang penggunaan bendera perusahaan perdagangan umum (API-U).
Empat Syarat Dokumen Utama Impor Alat Berat Bekas (BMTB)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API-P atas nama perusahaan pemakai langsung atau izin usaha industri rekondisi dan remanufakturing.
- Persetujuan Impor (PI) BMTB dari Kementerian Perdagangan yang memuat rincian pos tarif, jumlah unit, dan kepatuhan batas usia teknis maksimal (umumnya 15 hingga 20 tahun sesuai Lampiran Permendag Nomor 23 Tahun 2026).
- Laporan Surveyor (LS) hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) melalui laporan surveyor sucofindo atau Surveyor Indonesia di negara asal sebelum kargo dimuat ke atas kapal.
- Pakta integritas pemakaian sendiri (dilarang diperjualbelikan) serta kepatuhan pelaporan realisasi impor elektronik bulanan di portal INATRADE.
2. Klausul Pengecualian KPBPB Batam dan FTZ pada Pasal 13 Permendag 23 Tahun 2026
Pelaku industri galangan kapal, konstruksi maritim, dan manufaktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone) dapat memanfaatkan terobosan regulasi pada Pasal 13 Permendag Nomor 23 Tahun 2026:
- Berdasarkan Pasal 13 ayat (2b) Permendag Nomor 23 Tahun 2026, pemasukan alat berat tidak baru ke KPBPB Batam dapat memperoleh pengecualian dari kebijakan impor BMTB berdasarkan penetapan Kepala Badan Pengusahaan (BP) KPBPB Batam setelah mendapat pertimbangan Dewan Kawasan.
- Mengacu pada Pasal 13 ayat (2a), (3), dan (5), pengecualian untuk wilayah KPBPB selain Batam ditetapkan oleh Dewan Kawasan, sedangkan Persetujuan Impor (PI) untuk kegiatan usaha di KPBPB diterbitkan langsung oleh Kepala BP KPBPB melalui sistem elektronik yang terhubung dengan SINSW dan INATRADE.
- Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) Permendag Nomor 23 Tahun 2026, pemeriksaan fisik Laporan Surveyor (LS) atas pemasukan BMTB ke kawasan perdagangan bebas dapat dilaksanakan langsung di wilayah KPBPB tujuan.
3. Penyelamatan Laporan Surveyor Pasca-Habisnya Masa Berlaku PI (Permendag 18 Tahun 2026)
Apabila terjadi keterlambatan pelayaran internasional yang menyebabkan masa berlaku Persetujuan Impor (PI) berakhir saat penerbitan Laporan Surveyor (LS) masih diproses, importir terlindungi oleh mekanisme penyelamatan hukum dalam basis data JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026. Regulasi tersebut menetapkan bahwa LS tetap dapat diterbitkan setelah masa berlaku PI berakhir, dengan syarat mutlak proses verifikasi teknis (VPTI) telah selesai dilaksanakan dan unit alat berat terbukti telah tiba di pelabuhan tujuan di Indonesia sebelum masa berlaku PI habis. Bukti kedatangan fisik kargo tersebut wajib divalidasi secara sah melalui tanggal registrasi dokumen Manifest BC 1.1 yang disinkronisasikan ke dalam sistem CEISA 4.0.
4. Skema Impor Sementara (ATA Carnet dan SKMK) serta Protokol Alat Berat Elektrik (EV)
Untuk mendukung efisiensi proyek jangka pendek dan transisi energi bersih di sektor pertambangan, tersedia dua protokol khusus kepabeanan dan keselamatan pengapalan:
Ketentuan Fasilitas Impor Sementara Proyek Konstruksi (6–12 Bulan)
- Pengadaan alat berat khusus berdurasi sementara (seperti proyek pengerukan alur pelayaran, pemancangan jembatan, atau pengeboran panas bumi) dapat menggunakan dokumen ATA Carnet melalui Kadin atau Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Impor Sementara yang dikecualikan dari Lartas BMTB reguler.
- Importir memperoleh fasilitas pembebasan 100% Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 untuk kategori pengujian atau kalibrasi teknis tertentu, atau membayar bea masuk parsial sebesar 5% per bulan selama masa kontrak konstruksi dengan jaminan re-ekspor setelah proyek selesai.
Protokol Pengapalan Alat Berat Elektrik Berbaterai Lithium-Ion (DG Class 9)
- Pengapalan electric wheel loader, electric forklift, dan battery-powered excavator untuk kawasan industri hijau dan smelter nikel wajib mematuhi regulasi Dangerous Goods (Class 9 — UN 3481 / UN 3556) sesuai IMDG Code dengan melampirkan dokumen Test Summary UN 38.3, MSDS, serta menjaga kapasitas daya (State of Charge / SoC) maksimal 30% selama pelayaran.
- Apabila pengadaan melibatkan komponen baterai lithium dalam kondisi tidak baru, importir wajib memenuhi ketentuan khusus pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Permendag Nomor 23 Tahun 2026.
Rekayasa Teknis Pengapalan Kargo Breakbulk, Kapal RoRo, dan Flat Rack

Penanganan fisik unit berdimensi besar mengombinasikan perhitungan marine engineering dengan layanan jasa sea freight kargo laut guna menentukan moda angkut paling aman dan hemat biaya. Setiap pengapalan dirancang berdasarkan spesifikasi tonase, dimensi Out of Gauge (OOG), serta mekanisme gerak unit (beroda karet maupun roda rantai baja).
1. Tiga Skema Kesepakatan Pengiriman dan Empat Tahap Pengurusan PIB Resmi
Dalam mengakomodasi fleksibilitas kontrak pengadaan korporasi, tiga skema kesepakatan pengiriman internasional dikonsolidasikan langsung dengan prosedur kepabeanan resmi:
Pilihan Skema Pengapalan Internasional Alat Berat
- Port to Port: Pengapalan unit dari pelabuhan muat negara asal (Port of Loading) hingga bersandar di pelabuhan utama tujuan di Indonesia (Port of Discharge).
- Door to Port: Penjemputan unit langsung dari pabrik perakitan atau balai lelang pemasok, pengangkutan darat (inland drayage), dan penyelesaian customs export di negara asal hingga pelabuhan Indonesia.
- Door to Door (DDP Resmi): Pengiriman menyeluruh dari gudang pemasok luar negeri hingga ke titik lokasi proyek di Indonesia melalui skema Impor Resmi PIB CEISA 4.0 yang menerbitkan SPPB sah dan faktur pajak resmi, bukan sistem borongan ilegal tanpa dokumen pabean.
Empat Tahapan Operasional Customs Clearance PIB CEISA 4.0
- Penyusunan draf Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan verifikasi 8 digit HS Code BTKI 2022 beserta kelengkapan dokumen Lartas sebelum kapal tiba di pelabuhan bongkar.
- Konfirmasi rincian nilai pabean CIF dan simulasi tagihan pajak impor kepada manajemen keuangan importir untuk persetujuan final.
- Pelunasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) melalui kode e-Billing resmi bank persepsi serta pelampiran bukti bayar ke portal CEISA 4.0.
- Penyelesaian pemeriksaan dokumen maupun pendampingan inspeksi fisik (apabila terkena SPJM Jalur Merah) hingga terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
2. Rekayasa Semi-Knock Down (SKD) Dismantling, Sea Fastening, dan Biosecurity SSm QC
Untuk menekan biaya pengapalan sekaligus mencegah penahanan karantina di pelabuhan tujuan, tim teknis menerapkan tiga prosedur rekayasa lapangan:
- Rekayasa Semi-Knock Down (SKD) Dismantling: Pelepasan terukur pada komponen boom, arm, bucket, cabin, atau blade di gudang pelabuhan asal agar kargo out of gauge (OOG) dapat dimuat ke dalam 40ft flat rack container atau 40ft Open Top, sehingga menghemat biaya ocean freight sebesar 30% hingga 35% dibandingkan sewa kapal curah.
- Kalkulasi Center of Gravity (CoG) dan Sea Fastening: Perhitungan titik berat dan penyiapan titik angkat crane (lifting points setup) pada pengiriman kargo breakbulk, kapal roro alat berat, maupun sewa kapal tongkang dan lct, disertai pengikatan rantai baja heavy-duty bersertifikat Sea Fastening, Lashing, and Chocking.
- Dekontaminasi Biosecurity High-Pressure Steam Cleaning: Pencucian uap bertekanan tinggi dan disinfeksi menyeluruh pada sela-sela undercarriage, rantai roda, dan sasis alat berat bekas di negara asal guna mensterilkan residu tanah serta patogen biologis, sehingga kargo langsung lulus pemeriksaan gabungan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai.
Estimasi Tarif Jasa Import Alat Berat dan Simulasi Perhitungan Pajak Impor

Penyusunan anggaran proyek membutuhkan transparansi struktur biaya pengapalan internasional, biaya kepabeanan, serta estimasi pajak impor. Tabel pertama berikut merangkum estimasi rata-rata tarif pasar terkini untuk berbagai moda pengapalan, layanan PPJK, inspeksi surveyor, hingga mobilisasi darat dan laut menuju lokasi proyek:
Studi Kasus Jasa Import Excavator dan Arsitektur Penghematan Fiskal Berlapis
Dalam mengalkulasi biaya import excavator maupun unit konstruksi lainnya, manajemen keuangan perusahaan dapat menerapkan empat instrumen penghematan pajak secara sah:
- Pemanfaatan Certificate of Origin (COO) Form E (ACFTA) untuk pengadaan asal Tiongkok, SKA Form JIEPA (Kode Fasilitas 56 sesuai PMK Nomor 60 Tahun 2026 dengan syarat Direct Consignment atau Through Bill of Lading saat transit di Singapura maupun Hong Kong) dari Jepang, serta skema IA-CEPA dari Australia guna menekan tarif bea masuk alat berat dari 5%–10% menjadi 0%.
- Penggunaan fasilitas pembebasan Bea Masuk 0% melalui instrumen Masterlist BKPM bagi perusahaan yang sedang melaksanakan pembangunan proyek baru atau perluasan kapasitas industri.
- Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor melalui portal Coretax DJP sesuai PMK Nomor 51 Tahun 2025 untuk menjaga likuiditas arus kas korporasi.
- Perhitungan Total Cost of Ownership (TCO) pasca-rilis dengan menganggarkan Pajak Alat Berat (PAB) Daerah sebesar maksimal 0,2% per tahun dari Nilai Jual Alat Berat (NJAB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKP) serta Peraturan Daerah terkait (seperti Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024).
Untuk memproyeksikan total modal tebus barang secara instan, perusahaan Anda dapat menggunakan fitur kalkulator simulasi landed cost dan tarif import atau meninjau simulasi perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk 1 unit Hydraulic Crawler Excavator kelas 20 Ton (HS Code 8429.52.00) dengan asumsi Nilai Pabean CIF sebesar USD 100.000 (FOB USD 94.000 + Ocean Freight USD 5.500 + Asuransi USD 500) pada asumsi Kurs Pajak Rp 15.900/USD (Nilai Pabean CIF = Rp 1.590.000.000) di bawah ini:
Klasifikasi HS Code Alat Berat BTKI 2022 dan Cakupan Komoditas
[-]
Akurasi penetapan pos tarif (hs code alat berat) pada Bab 84 dan Bab 87 menjadi syarat utama dalam layanan jasa import crane dan bulldozer resmi, hydraulic excavator, wheel loader, motor grader, off-highway dump truck, forklift berat, vibratory roller, asphalt finisher, stone crusher, hingga piling dan drilling rig.
Sebelum penerbitan Letter of Credit (L/C) maupun pengapalan dari pelabuhan muat, tim spesialis kepabeanan memverifikasi pos tarif 8 digit melalui portal resmi Indonesia National Single Window (INSW) serta menyelaraskan kepatuhan kepabeanan pada portal resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tabel matriks berikut memetakan klasifikasi HS Code BTKI 2022 beserta rincian syarat perizinan antara unit baru dan unit bekas (BMTB):
Peta Pasokan Global dan Koridor Logistik Proyek Tambang dan Konstruksi IKN

Jaringan keagenan internasional menghubungkan empat poros manufaktur alat berat dunia langsung menuju pelabuhan pintu masuk utama dan lokasi proyek strategis di Indonesia.
1. Penanganan Hulu (Origin Handling) dari Empat Poros Manufaktur Dunia
Operasional penjemputan unit dari pabrik perakitan maupun balai lelang resmi di luar negeri dilaksanakan melalui empat koridor internasional:
- Poros Asia Timur (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan): Pemuatan unit SANY, XCMG, LiuGong, Zoomlion, dan Shantui dari Shanghai, Qingdao, serta Tianjin; unit Komatsu, Kobelco, Hitachi, Tadano, dan Kato dari Kobe, Osaka, Yokohama, serta Nagoya; hingga unit Hyundai dan Doosan/Develon dari Pelabuhan Busan.
- Poros Eropa Barat (Jerman dan Sekitarnya): Penarikan unit Liebherr, Wirtgen, Hamm, dan Bauer dari kawasan industri Ruhr Valley menuju Pelabuhan Hamburg dan Bremerhaven, atau pemuatan lintas batas via Rotterdam dan Antwerp sesuai Pasal 4 ayat (5) Permendag Nomor 24 Tahun 2025 dengan fasilitas pembebasan PPN Jerman (MwSt 19%) melalui sistem ATLAS Zoll.
- Poros Amerika Utara (Amerika Serikat): Penanganan inland drayage unit Caterpillar (CAT), John Deere, Cummins, dan Manitowoc dari kawasan Midwest serta Rust Belt menuju gudang konsolidasi bebas Sales Tax 0% di Delaware, disertai pengurusan AES Filing (ITN) ke US CBP sebelum pengapalan via Houston, Savannah, Baltimore, atau Los Angeles.
- Poros Asia Tenggara dan Oseania (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia): Pemanfaatan fasilitas Zero-GST Warehouse di Jurong Port dan Tuas (Singapura) untuk konsolidasi unit lelang serta offshore crane, ditambah pengapalan peralatan tambang dari Brisbane dan Sydney (Australia).
2. Distribusi Lanjutan (Onward Transport) menuju Tiga Koridor Proyek Nasional
Setelah proses kepabeanan selesai di pelabuhan pintu masuk utama—meliputi Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Soekarno-Hatta Makassar, Kariangau Balikpapan, dan Batu Ampar FTZ Batam—armada multimoda langsung mendistribusikan unit untuk mendukung logistik proyek tambang dan konstruksi ikn di tiga koridor domestik:
- Koridor Kalimantan (IKN Nusantara, Tambang Batu Bara, dan Perkebunan Sawit): Mobilisasi kapal RoRo, tongkang, dan LCT menuju Balikpapan serta Penajam Paser Utara (proyek IKN), Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Banjarmasin dan Batulicin (Kalimantan Selatan), hingga Pontianak dan Sampit (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah).
- Koridor Sulawesi, Maluku, dan Papua (Hilirisasi Smelter dan Pertambangan Mineral): Pengapalan lanjutan via kapal breakbulk dan LCT yang bersandar langsung di dermaga khusus (private jetty) menuju Makassar, pusat smelter nikel Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe dan Kolaka (Sulawesi Tenggara), Manado dan Bitung (Sulawesi Utara), Weda Bay di Halmahera (Maluku Utara), hingga Sorong, Bintuni, dan Timika (Papua).
- Koridor Pulau Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Riau (Manufaktur, Infrastruktur, dan FTZ): Pengangkutan darat via armada Lowbed Trailer Multi-Axle berstandar Zero ODOL menuju kawasan industri Cikarang, Karawang, Bekasi, Tangerang, Cilegon, Bandung, Semarang, Kendal, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, jalur lintas Sumatera (Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, dan Aceh), Bali, Sumbawa (NTB), serta kawasan galangan kapal FTZ Batam.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Seputar Pengadaan dan Ekspedisi Alat Berat

Berikut adalah panduan jawaban teknis atas berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh direktur pengadaan, kontraktor EPC, dan perusahaan pertambangan mengenai regulasi kepabeanan serta teknis pengapalan alat berat lintas negara:
1. Apakah perusahaan diperbolehkan mengimpor alat berat bekas ke Indonesia?
2. Bagaimana jika masa berlaku Persetujuan Impor (PI) habis sebelum Laporan Surveyor (LS) terbit?
3. Berapa tarif Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 untuk impor excavator dan alat berat?
4. Apakah bisa mengimpor alat berat jika perusahaan belum memiliki izin API-P atau API-U?
5. Metode pengiriman apa yang paling efisien antara Flat Rack, RoRo, dan Breakbulk untuk alat berat?
6. Bagaimana cara mengimpor alat berat dari luar negeri hanya untuk pengerjaan proyek sementara?
7. Berapa lama estimasi waktu pengiriman (lead time) jasa import alat berat dari China ke Indonesia atau Jepang ke lokasi proyek?
Amankan jadwal proyek dan lindungi investasi perusahaan Anda dari risiko penahanan kepabeanan maupun pembengkakan biaya demurrage di pelabuhan. PT Presstiasa Cargotrans Interbenua siap mendampingi pengadaan alat berat Anda secara menyeluruh mulai dari audit dokumen pra-pengapalan, verifikasi HS Code BTKI 2022, pengurusan izin BMTB, rekayasa pemuatan kapal Breakbulk, RoRo, dan Flat Rack, hingga mobilisasi darat dan laut ke titik operasional proyek. Segera hubungi tim spesialis project cargo Pressa Cargo untuk mendapatkan konsultasi teknis dan penawaran resmi yang dikalibrasi khusus bagi kebutuhan perusahaan Anda.






